Politik Identitas dalam Pemilihan Walikota Bandung

Dalam sebuah spanduk kampanye calon walikota Bandung, terpampang tulisan:

 

Kota Bandung Kudu Dipingpin Ku Urang Bandung Nu Nya’ah Kawargana

 

Spanduk ini menandai munculnya politik identitas di dalam warga kota. Kemunculannya merupakan ekspresi terhadap kepentingan masing-masing, yang dalam berbagai kasus digunakan untuk kepentingan sesaat, yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada). Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Politik identitas umumnya merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih normatif, seperti penghargaan terhadap hak-hak perempuan dan anak, promosi terhadap hak-hak kaum miskin atau glongan minoritas yang selama ini ‘suaranya’ tidak didengar. Dalam kasus di atas, politik identitas disempitkan dan dijadikan instrumen dengan pemaknaan yang ‘vulgar’. Dalam pengertian tersebut, pemakainya lupa bahwa warga kota adalah majemuk, kosmopolis, dan dinamis. Untuk hal ini kita perlu untuk memaknai kembali ‘citizenship’ (kewargaan).

 

Dilihat dari sejarahnya, warga kota dapat disebut sebagai citizen. Hal ini berlaku pada polis yang ada pada masyarakat Yunani Kuno. Meskipun dalam aplikasi yang sekarang, kata citizen tersebut digunakan untuk konteks yang lebih besar yaitu Negara. Dalam tingkat subnasional (di dalam Negara), citizenship masih juga digunakan. Dalam konteks ini, saya akan menggunakan kata ‘warga kota’ pararel dengan kata citizen.

 

Bentuk pertama dari kewargaan didasarkan atas cara penduduk pada masa Yunani Kuno, yaitu dalam komunitas organis dalam skala yang lebih besar. Pada masa tersebut, kewargaan bukanlah masalah publik, yang dipisahkan dari kehidupan pribadi. Kewajiban warga negara terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.  Hal tersebut dikarenakan adanya ikatan yang kuat antara masyarakat dan polis. Kewajiban terhadap komunitas dianggap sebagai kesempatan untuk memperolah penghargaan dan penghormatan. Di Athena, warga kota dapat bertindak baik sebagai pemerintah maupun yang diperintah, jabatan politis dan hukum yang penting dijalankan secara bergantian oleh warga kota. Masing-masing memperoleh hak untuk berbicara dan memilih dalam pemilihan politis.

 

Aspek yang penting dari kewargaan polis adalah eklusivitasnya.  Warga kota memiliki hak-hak eksklusif dan tidak setara dengan non-warga kota: perempuan, buruh, dan kaum barbar. Perempuan dianggap irrasional dan tidak mungkin menjalankan partisipasi politik. Metode yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang  dapat menjadi warga kota atau tidak berdasarkan kekayaan (pajak yang dibayarkan), partisipasi politik, atau warisan (baik orang tua yang dilahirkan di polis). Pada masa Romawi, kewargaan tidak tidak didasarkan atas status politik, tetapi direduksi menjadi penjaga hukum dan ekspresi penegakan hukum.

 

Kota merupakan konsentrasi penduduk dari berbagai kelompok: etnis, agama, dan golongan sosial. Hal ini muncul sebagai preseden sejarah kota-kota tersebut. Kota Jakarta merupakan kota yang dibangun oleh kolonial sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan Hindia Belanda. Berbagai bangsa berinteraksi dalam skala regional dan global. Tidak jarang bahwa sebagian dari mereka menjadi pemukim tetap di Batavia. Dari Nusantara, berbagai suku bangsa berada di Batavia dengan berbagai kepentingan: menjadi pedagang dan budak. Mereka yang termasuk warga kota adalah kelompok-kelompok yang tertentu, terutama orang Eropa dan China (pembayar pajak potensial). Sementara itu, golongan budak dan pribumi tidak dianggap sebagai bukan warga kota.

 

Dalam masyarakat yang demokratis, warga kota menunjukkan karakter yang plural dalam politik. Namun secara keseluruhan, hak dan kewajiban warga kota dianggap sama, yang dijamin di dalam konstitusi. Tidak ada perbedaan dalam penyampaian aspirasi maupun orientasi politik. Dalam hal ini politik kedaerahan, seperti yang ditunjukkan oleh spanduk tersebut, adalah yang paling primordial dalam konteks masyarakat demokratis. Orientasi kelompok menurut daerah seringkali menjadi sumber bagi politik identitas. Dalam masyarakat demokratis ini, juga muncul kelompok-kelompok sosial yang lebih beragam: perempuan, gay, dan masyarakat miskin. Meskipun tidak terorganisasi dengan baik, seringkali politik identitas ini muncul dalam kaitan dengan ketidakadilan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

 

Dalam masyarakat kontemporer, warga kota adalah seluruh komunitas di perkotaan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka memainkan peranan penting dalam seluruh proses pembangunan kota. Munculnya politik identitas dapat dianggap sebagai kegagalan dari proses ini, sehingga perlu mempertimbangkan politik pembangunan yang sifatnya inklusif (Sandercock, 1998).

 

Spanduk di atas memperlihatkan politik identitas yang ditampilkan sebagai instrumen untuk memenangkan salah satu calon walikota Bandung. Dengan merekatkan kembali ‘orang Bandung’, penulis spanduk lupa bahwa warga Kota Bandung adalah masyarakat yang plural dengan sejarah yang relatif baru dan masih dinamis. Kota ini baru dibangun pertengahan abad ke-19 oleh kolonial Belanda sebagai pengganti pusat kota yang semula berada di Dayeuhkolot. Perkembangan penduduk pun sangat pesat, yaitu sebesar 1,13 % yang terutama dipengaruhi oleh migrasi (tahun 2006). Meskipun demikian, Kota Bandung masih dodominasi oleh orang ‘asli’.

 

Politik identitas kedaerahan ini memunculkan pertanyaan: siapa sebenarnya yang dimaksud dengan orang Bandung? Apakah mereka yang leluhurnya tinggal di Bandung sejak dahulu? Dalam pengertian ini, kewargaan dijamin oleh warisan orang tua atau leluhur. Apakah mereka yang lahir di Bandung, meskipun orang tuanya berasal dari daerah lain? Hal ini berarti kewargaan yang ditentukan oleh kelahiran, seperti layaknya sebagian besar kewarganegaan, seperti Amerika Serikat, Belanda, dan lain-lain. Yang terakhir ini disebut sebagai kewargaan legal karena memang dicatat di dalam sertifikat kelahiran si anak. Apakah warga kota adalah mereka yang secara psikologis memiliki keterkaitan dengan kota Bandung? Mereka yang menganut kewargaan tersebut memiliki loyalitas terhadap komunitasnya, tanpa memandang tempat kelahiran maupun asal usul orang tua atau nenek moyangnya.

 

Jika melihat yang terakhir, bahwa mereka yang memiliki hak pilih untuk terhadap perwakilan atau otoritas yang mewakili komunitasnya, maka mereka ini memiliki kewargaan politik (political dimension of citizenship) (Carens, 2000). Jika melihat kewargaan yang ini, maka mereka yang memiliki hak pilih terhadap perwakilannya di pemerintahan memiliki kewargaan. Selama ini perwakilan dilakukan oleh partai politik, sehingga warga kota dapat menyampaikan aspirasinya kepada partai politik. Dengan adanya pilkada, warga kota dapat memilih walikota yang akan memegang otoritas pemerintahan kota.

 

Politik identitas seringkali bersifat eksklusif dengan menampilkan komunitasnya sebagai pemegang norma-norma yang dianggap benar. Sayang sekali apabila politik identitas semakin dipertajam tanpa memperhatikan konteks penggunaanya, sehingga mencuatkan kembali konflik antar kelompok sosial. Terlebih tanpa adanya substansi langgeng yang layak diperjuangkan secara bertanggung jawab. Tampilan politik identitas dalam spanduk ini mempertebalkan sentimen primordial yang kembali muncul dalam pilkada sejak era reformasi. Politik identitas muncul akibat kegagalan memunculkan politik pembangunan yang sifatnya inklusif.

 

 

 

2008 © Gede Budi Suprayoga

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: