Memahami Kompleksitas

April 1, 2015

Konsep “kompleksitas” sudah ragam digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Dalam bidang fisika, misalnya, merujuk pada fenomena multivariabel dan multifaktor dengan hubungan yang sifatnya nonlinear dan multikausalitas. Dalam bidang sosial, kompleksitas merujuk pada situasi rumit (dibedakan dari kompleks) karena banyaknya pelaku yang terlibat dengan kepentingan yang beragam dan sifat masalah yang tidak diketahui hubungan sebab akibatnya. Kompleksitas berbeda dengan rumit atau complicated maupun kacau balau atau chaotic.Dari beberapa pertemuan ilmiah, saya sering mendengar istilah ini disampaikan baik dalam makalah maupun dalam presentasi. Barangkali juga telah banyak dalam artikel ilmiah istilah ini diartikulasikan dengan pengertian yang sudah menjadi konsensus kalangan akademis. Kadang juga saya menggunakannya, secara sadar, untuk menyampaikan maksud atas sesuatu yang benar-benar tidak saya pahami. Padahal dengan demikian, saya mengurangi makna konsep ini yang sesungguhnya.Dalam teori dan praktek perencanaan kita, konsep ini tidak berupaya didaratkan dalam diskusi akademik ilmiah maupun pendidikan. Konsep atau istilah ini mengandung ragam interpretasi yang tidak tidak tuntas. Mohon maaf, sebagian dapat saya anggap sebagai mengambang. Kompleksitas dianggunakan untuk menggambarkan fenomena “kompleks” yang disamakan dengan istilah rumit maupun runyam. Jadi, ketika ada yang berbicara mengenai situasi kompleks, maka yang terbayang adalah kondisi yang tidak dapat diselesaikan.Saking “geregetan“-nya karena seringnya istilah ini diperdengarkan dan tidak terlalu jelasnya maksud penggunaannya, pada satu sesi seminar mengenai penanggulangan kemacetan lalu lintas, saya tanyakan bagaimana kompleksitas sebagai konsep bisa dipahami lebih praktis dengan tujuan mengarahkan strategi dan tindakan kita. Jawaban yang saya dapatkan kembali tidak tuntas, atau mengambang, namun sudah mengisi keinginan untuk lebih bekerja praktek yang lebih konkret. Kurang lebih saya simpulkan dari tanya jawab tersebut: aksi saat ini lebih penting dari analisis masalah dan rencana jangka panjang.Sayang sekali tidak ada perencana (ruang) yang hadir pada saat itu, sehingga diskusi seharusnya bisa lebih menarik. Konsep kompleksitas telah mengarahkan pada perubahan paradigma atau kerangka kerja berbagai bidang ilmu untuk memahami situasi. Bekerja dengan cara biasa dan dengan pedoman serta standar sering digunakan oleh perencana kita untuk menyusun rencana. Dengan pemahaman kompleksitas seperti diungkapkan dalam paragraf pembuka tulisan ini sudah seharusnya berhenti untuk bekerja untuk mencari pola atas situasi, tidak lagi melakukan studi meja berkepanjangan, dan hanya mengandalkan perencanaan skenario.Tidak mudah untuk menerjemahkan konsep kompleksitas ke dalam rencana tata ruang. Dibutuhkan sistem yang adaptif untuk mengelola ruang kita bersama: tidak takut melakukan revisi apabila ada hubungan perubahan. Kuncinya adalah kepemimpinan dalam menata ruang bersama, bekerja dengan beragam perspektif dan kepentingan, dan kemampuan membaca faktor kunci perubahan untuk perbaharuan sistem.Dengan proses perencanaan ruang yang ada saat ini, saya masih belum melihat bahwa praktek merencana kita sudah berani berhadapan dengan kompleksitas. Pemahaman atas kompleksitas menuntut fasilitasi atas keberagaman kepentingan stakeholder dan memilahnya, menjadi aktor yang lebih aktif (tidak cukup hanya menyusun rencana), dan menciptakan ruang yang adaptif untuk perubahan ruang pada masa mendatang. Apabila belum dilakukan, tidak sadar kita juga mengerdilkan diri dari perencana menjadi perekayasa (engineer). Peran yang terakhir bekerja pada situasi dengan pengetahuan yang lengkap (known) atau dapat diketahui (knowable). [ ]2015©Gede Budi Suprayoga


Urban Mechanics

April 27, 2009

Kota adalah tempat kita tinggal. Kota menyediakan berbagai kebutuhan kita: sandang, pangan, dan papan. Kota sebagai sebuah fenomena ”urban” memberikan kita lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang sangat menentukan preferensi dan perilaku kita. Saya lebih suka menyebut permukiman kota sebagai keseluruhan yang meliputi kota sebagai tempat tinggal dengan lingkungan sosial ekonomi dan budaya yang mempengaruhi.

 

Planner (sebenarnya saya tidak begitu suka mendefinisikan diri saya dengan kata itu saat ini), kota seringkali dianggap hanya sebagai hanya sebuah ”kota”. Makna ini tidak lebih luas dari yang saya sampaikan sebagai sebuah urban. Di bangku kuliah kita berdiskusi tentang perencanaan kota atau city planning, bukan urban planning. Saya melihat ada dua kecenderungan yang dibawa oleh perbedaan pemahaman antara kedua istilah tersebut. Pertama, city planning melihat kota secara analitis, dibagi menurut komponen-komponennya: fisik geografis, tata guna lahan, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan. Sementara itu, urban planning memiliki makna yang dalam yang diamati secara empiris, seperti pola kehidupan masyarakat, protes sosial, organisasi, dan pemerintahan.

 

Ketika kita menerjemahkan perencanaan kota sebagai city planning, cara pandang perencana menjadi bersifat mekanis dan analitis. Justru yang berlangsung saat ini adalah hal yang sebutkan tersebut. Mau bukti. Rencana kota menjadi dokumen yang dibuat oleh ”para ahli” yang memetakan kebutuhan masyarakat atas lahan dan pengaturan ruang. Seluruhnya disusun dengan menggunakan pedoman yang dianggap sebagai kitab suci. Kerangka rencana dibuat menurut pedoman tersebut, tinggal isinya yang dilengkapi. Isi yang dilengkapi tersebut disusun dengan menggunakan metode perencanaan yang sifatnya analitis: formula yang generik diaplikasikan untuk memproyeksikan pertumbuhan dan jumlah penduduk. Siapa yang tidak kenal rumus-rumus ajaib, seperti: metode pertumbuhan linier, eksponsial, bunga berganda, maupun pertumbuhan dengan batasan sumber daya? Parameter kuantitas penduduk ini digunakan untuk mengestimasikan kebutuhan terhadap ruang maupun komponen-komponennya, seperti infrastruktur sampah, air bersih, sekolah, rumah sakit, dll.

 

Betapa susahnya dosen saya yang saya kagumi karena memiliki pendekatan berbeda dari kebanyakan pengajar yang lain pada mata kuliah yang sama untuk merubah cara kerja mahasiswa calon planner yang cenderung mekanistik dan analitis tersebut. Beliau senantiasa menekankan perencana harus ”turun gunung” dan merumuskan rencana melalui keterlibatan langsung dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan ruang. Hal ini tidak mudah diterima karena memakan waktu dan untuk beberapa orang tidak mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dari konteks budayanya.

 

Saya beranggapan bahwa dokumen rencana ruang kita dibuat tebal namun kurang sekali memiliki makna. Masih banyak pula konsep dan program ruang yang dibuat dengan metode yang kabur dan mereduksi kenyataan di lapangan. Parameter yang digunakan untuk menyusun program ruang masih lemah dan kurang lengkap, tidak hanya cukup dengan pertimbangan kuantitas penduduk seperti yang saya sampaikan di atas. Atas dasar prerogatif perencana maupun tim teknis proyek, seringkali rencana dibuat dengan rumusan yang hanya dapat ditemui di kepala mereka. Bahkan, kepentingan politis sepihak seringkali dengan mudah masuk.

 

Berbeda dengan standar, pedoman disusun dengan memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada seseorang atau dalam hal perencana untuk menggali permasalahan di lapangan dan menyusun rekomendasi. Pedoman hanya memberikan kerangka, bukan menetapkan urutan langkah atau hasil-hasil yang akan dicapai. Hal ini berbeda dengan kegiatan di bidang konstruksi bangunan dan jalan yang objeknya memiliki parameter-parameter yang dapat dikendalikan dengan mudah. Sementara itu, objek dalam tata ruang bukanlah ruang per se, melainkan warga kota. 

 

Dari pengamatan ini, saya menyarankan perencanaan kota sebagai city planning kuranglah tepat. Kita musti bergerak ke arah perencanaan kota sebagai urban planning yang menekankan kepada pengamatan mendalam atas fenomena keruangan. Dalam pengertian ini, keruangan didekati secara empiris, tidak a priori, dan mendefinisikan isu spesifik yang ditentukan di lapangan, bukan di kepala planner. Parameter disusun dengan kehati-hatiaan dan bersifat unik karena lokasi, konteks sosial, dan posisi strategis dibandingkan lokasi lainnya. Produk dari semua proses tersebut adalah rencana kota yang yang ditujukan untuk menciptakan sebuah ”place”, bukan sekedar ruang yang di dalam rencana direpresentasikan dengan legenda dan warna-warna.

 

Saya meyebutkan pola perencanaan saat ini adalah mekanistik. Sebagai analogi, di bidang teknologi jalan, dikenal kategori kajian: empirik, mekanistik, dan analitik. Sampai saat ini, saya memahami teknologi jalan di Indonesia masih diciptakan dan dikembangkan melalui metode empirik. Hal ini dikarenakan karena para insiyur jalan kita masih sangat berhari-hati untuk menentukan parameter-parameter untuk melangkah ke perencanaan atau perancangan yang sifatnya mekanis dan analitis. Bukan mereka tidak mampu, melainkan beragamnya kondisi lingkungan di Indonesia yang menyulitkan rumusan fungsi konstruksi yang melibatkan parameter yang teridentifikasi jelas yang sifatnya generik.

 

Kapan para perencana berhenti untuk berpikir mekanik – analitik dan mulai bergerak dari apa yg ada di sekitarnya?

 

 

2009 (c) Gede Budi Suprayoga


Kontribusi Thomas Karsten bagi Perencanaan Kota di Indonesia : Refleksi bagi Perencana Kota

Desember 1, 2008

Karsten dan Kontribusinya

thomas karstenKarsten merupakan salah figur yang penting dalam perencanaan kota-kota di Indonesia. Selama kehadiran di Hindia Belanda selama periode 1914 – 1941, Karsten telah merencanakan 12 kota di Jawa, tiga di Sumatera dan satu di Kalimantan. Pada saat itu jumlah kota tidaklah sebanyak sekarang. Bahkan dapat disebutkan Karsten telah merencanakan setengah dari kota-kota yang ada saat itu (yang jumlahnya 30 kota).

Kontribusi Karsten berkaitan dengan praktek perencanaan kota dan prinsip-prinsip arsitektur di Indonesia. Karsten mengembangkan gagasan mengenai proses dan upaya mengembangkan wacana ilmiah baru dan visi sosial untuk Hindia Belanda saat itu. Gagasan Karsten terutama tumbuh karena ideologi yang dianutnya, yang kemudian ia terjemahkan ke dalam arsitektur. Karsten merupakan salah satu tokoh yang melihat ruang kota dalam konteks yang lebih liberal, berbeda dengan pandangan yang berkembang saat itu, kolonial konservatif. Sentuhan budaya lokal pun merupakan ciri khas Karsten. Ia memberikan pandangan mengenai upaya reformasi untuk memodernisasi masyarakat Hindia Belanda melalui arsitektur, terutama perumahan.

Meskipun tidak dilatih sebagai perencana kota, Karsten memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap persoalan-persoalan perkotaan, melewati batas pengkotakkan menurut ras.Kasus pertama yang dihadapi oleh Karsten adalah bagaimana merencanakan Kota Semarang. Pada masa itu (tahun 1914), Kota Semarang menglami persoalan menyangkut saluran air kotor, saluran air bersih, perumahan dan sanitasi.Bersama dengan Plate, kepala Departemen Pekerjaan Umum Kota Semarang, Karsten menekankan rencana kota melalui integrasi estetis, kepraktisan, dan persyaratan sosial yang dapat diterima seluruh kelompok masyarakat.

Terkait dengan gagasan kolonialisme yang berkembang saat itu, seluruh komponen sosial diterjemahkan ke dalam bentuk pertentangan. Perencanaan kota kolonial dimplementasikan secara terperinci melalui tatanan hubungan antara berbagai penduduk kota, baik secara etnis, ras, maupun ekonomi. Karsten secara tegas menolak gagasan yang demikian dan memulai suatu proses yang memungkinkan elemen-elemen lokal untuk beriteraksi dengan lemen-elemen kolonial.

Dalam merencanakan public housing atau volkshuisvesting, pengaruh kolonial sangat dominan membentukan pembentukan lanskap kota, sehingga dalam konteks ini perhatian Karsten diarahkan bagi pengembangan perumahan yang memecahkan “masalah-masalah” kolonial (seperti dominasi rumah tinggal bagi warga Eropa, kepemilikan lahan, dll), perbaikan budaya, dan kesehatan. Pada tahun 1971, Karsten merencanakan Candi Baru, sebagai perluasan dari rencana Semarang yang ada dengan mengakomodasi seluruh kelompok etnis menurut kebiasaan masing-masing. Di Yogyakarta dan Solo, Karsten merencanakan bangunan pasar untuk mengorganisasikan pedagang-pedagang kecil. Karsten juga menghasilkan rencana induk untuk kota-kota di pinggiran Batavia, termasuk pula di pusat kotanya.

Pada tahun 1921, Thomas Karsten mempresentasikan makalah Indies Town Planning di Kongres Desentralisasi. Makalah ini dapat dianggap sangat radikal pada waktu itu. Karsten berpendapat bahwa perencanaan kota merupakan aktivitas yang saling terkait (sosial, teknologi, ekonomi, dll.) yang harus dipertimbangkan bagi terciptanya keselasaran lingkungan perkotaan. Gagasan Karsten untuk pendekatan metodologis adalah untuk menciptakan rencana kota organis dengan dimensi sosial yang dapat diterima di Hindia Belanda, begitu juga di Belanda.

Makalah yang disampaikan oleh Karsten memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perencanaan public housing, seperti pedoman kota bagi perluasan perkotaan dan perumahan (1926), prioritas hak atas lahan (1926), dan penyediaan 50% subsidi dalam proyek perbaikan kampung. Tahun 1930, Thomas Karsten bergabung dengan arsitek ternama, politisi, dan birokrat untuk menduduki Town Planning Committee. Komite ini memproduksi rancangan Town Planning Ordinance pada tahun 1938 yang diperuntukan bagi peraturan perencanaan kota, terutama dalam hal mengorganisasikan bangunan dan konstruksi dengan karakteristik sosial dan geografis dan pertumbuhan yang diinginkan. Rencana ini akhirnya tidak mampu diwujudkan karena dimulainya Perang Dunia II.

Kehidupan Karsten: Pandangan Sosial Politik yang Mempengaruhi

Thomas Karsten berasal dari keluarga ningrat. Ayahnya adalah seorang profesor filsafat yang sekaligus adalah seorang wakil rektor. Hal ini yang menyebabkan ia memiliki pandangan yang sangat moderat. Menurut Bogaers (1983) yang menulis biografinya, Karsten adalah seorang yang secara sosial sangat sulit bergaul dan termasuk penyendiri.

Karsten bersekolah di Delf Polytechnische School, dengan mendaftar pada bidang teknik mesin. Dari makalah yang diajukan oleh temannya, Henry Maclaine Pont, fakultas merubah landasan filosofis dan intelektual ketika ia bersekolah disana. Mahasiswa tidak hanya dapat mengajukan proposal kurikulum kepada fakultas, melainkan pula terlibat dalam asosiasi kemahasiswaan ‘Practishe Studie’ (practical study) untuk mendorong aplikasi praktis dari studi teoritis. Keterlibatan dalam asosiasi ini menciptakan jalan hidupnya kemudian. Karsten memiliki perasaan antipati terhadap peradaban Barat yang berlangsung mulai tahun 1920. Ia pun bertekad untuk ‘kembali’ (karena sesungguhnya ia dilahirkan di Jawa) ke Jawa atas undangan temannya, yaitu Henry Maclaine Pont, untuk membantu perusahaan arsitektur yang dimiliki.

Selama empat tahun, tahun 1948, Karsten berhasil mengembangkan sekelompok prinsip-prinsip yang membentuk dasar dari karirnya sebagai perencana kota. Falsfah dasar hidup Karsten dibentuk di Belanda sebelum ia pergi ke Jawa. Kondisi sosial ekonomi yang beragam pada awal abad ke-20 menyebabkan ia memiliki semacam latihan untuk merenungkan kondisi kota kolonial. Dengan mengesampingkan pendidikan yang ia tempuh sebelumnya, Karsten adalah anggota Sociaal Technische Vereeniging, sebuah organisasi profesional yang progresif dan beorientasi terhadap reformasi sosial. Di Amsterdam sendiri, Karsten aktif terlibat dalam debat terkait perencanaan perumahan publik. Karsten pun berteman dengan kelas menengah yang sangat aktif dalam berpolitik (saat itu, Amsterdam merupakan ‘surga’ bagi berkumpulnya intelektual sosialis) yang turut membangun landasan radikal di dalam dirinya. Sebelum pergi ke Jawa, Karsten berkontribusi setidaknya satu laporan perencanaan kota yang signifikan di Belanda berjudul the Volkshuisvesting in de Niuewe Stad de Amsterdam (1909).

Di Jawa, Karsten bekerja di perusahan Maclaine Pont di Semarang. Ia menemkan dirinya berada dalam lingkungan sosial dan ideologis yang menekan. Konteks masalah perkotaan saat itu sangat kompleks. Kesenjangan sosial dimanifestasikan ke dalam kelas sosial sebagaimana halnya ras, di dalam maupun di antaranya kelompok-kelompok tersebut. Secara cepat Karsten mulai terlibat dalam jalinan intrik hirarki kolonial dan lingkungan sosial budaya saat itu. Namun, Karsten mampu menempatkan diri di tengah-tengah yang nantinya akan sangat mendukung bagi upaya mentransformasi kehidupan sosial budaya masyarakat melalui arsitektur.

Prinsip Perencanaan Karsten

Secara umum, perhatian Karsten diarahkan kepada bagaimana merekonsiliasi pertentangan tatanan: perbedaan antara Jawa dan Eropa, begitu juga Cina sebagaimana halnya masyarakat Jawa tradisional dan masyarakat Jawa perkotaan yang kelas menengah. Di dalam peraturan bangunan Buitenzorg (sekarang Bogor), atau disebut Locale Belangen, Karsten menulis sebagai berikut

“[t]he problem was – and is – always the great variation in the buildings that need to be regulated; that extends from intense building (even if not consisting yet of many storeys) to extensive landholdings in the outer suburbs, encompassing both the most modern construction methods and the simplest desa homes, and all differentiated according to the completely different living styles and level of economic development of three, sharply separated races. And, apart from the fact that all these variations have to developed separately as regard technical regulations, is the need to prevent the constantly occurring danger of disorganized intermingling which, from both technical and hygienic, as well as from social and aesthetic reasons is unacceptable.”

Solusi yang ditawarkan oleh Karsten merupakan kombinasi dari berbagai pengendalian – pemahaman terhadap sejumlah perbedaan bentuk – di dalam keseluruhan rencana. Karsten juga menemukan cara untuk mengatasi perbedaan ini melalui pemisahan ras menurut zona atau distrik maupun kelas atau tipe bangunan. Hal inilah yang kemudian membangun prinsip ilmiah dari perencanaan kota. Perencana kota dapat memahami perbedaan kelompok sosial dan nilai yang dianut masing-masing, sembari mencoba untuk lebih fleksibel terhadap perubahan gradual. Disini Karsten memperkenalkan, apa yang disebut oleh Cote (2004), sebagai cultural pedagogy – melalui konsep ini, arsitektur berkontribusi terhadap emansipasi budaya dalam memodernkan lingkungan kota kolonial.Dalam pandangan Karsten, sebuah bentuk kota yang baik merupakan kombinasi makna sosial dan spiritual secara umum, yang dalam konteks rumah, seharusnya mengekspresikan perasaan sosial dan individu yang bernilai bagi penghuninya.

Penutup: Refleksi Singkat

Thomas Karsten merupakan tokoh utama dalam perencanaan kota di Indonesia. Ia memberikan landasan bagi perencanaan kota selanjutnya di Indonesia. Pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran perencanaan kota, muncul dari gagasannya yang sangat radikal di kalangan masyarakat kolonial saat itu. Karsten mencoba untuk mengintegrasikan elemen-elemen lokal dan kolonial ke dalam lingkungan perkotaan, serta mencoba mentransformasikan kehidupan masyarakat Jawa tradisional ke dalam lingkungan sosial kolonial yang modern.

Sayang sekali, saat ini rencana kota kita sedikit sekali memiliki landasan ideologis yang kuat seperti yang dicerminkan dalam pemikiran Karsten. Rencana kota pun lebih beorientasi kepada pemecahan persoalan perkotaan yang seringkali fragmented, ketimbang membantu masyarakat untuk melakukan transformasi sosial budaya yang diharapkan. Terdapat kecenderungan bahwa perencanaan kota telah semakin mekanistik dengan menekankan kepada prosedur yang harus dilalui oleh perencana. Sementara itu, hal-hal mendasar menyangkut visi dan misi bagi perubahan masyarakat sangat jarang sekali disentuh.

Prinsip perencanaan kota oleh Karsten jelas menampakkan posisi keberpihakan perencana terhadap kelompok sosial tertentu, terutama yang dimarjinalkan, meskipun muncul secara samar-samar. Karsten melihat adanya persoalan struktural yang melingkupi masyarakat jajahan, sehingga arsitektur menjadi instrumen yang turut mendorong emansipasi sosial masyarakat jajahan. Pada saat itu, gagasan ini memang mendapatkan ‘angin segar’ melalui Politik Etis maupun UU Desentralisasi saat itu. Karsten-lah yang kemudian menerjemahkannya ke dalam perencanaan kota-kota di Indonesia.

Thomas Karsten memberikan pemikiran yang berani pada masanya. Ia juga menyeimbangkan antara seni dan teknologi, serta transformasi masalah sosial. Mungkinkah perencana kita mampu memiliki gagasan demikian saat ini? Atau setidaknya para perencana mampu mencontoh tentang keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang ditindas dan dimarjinalkan? Semoga saja. [ ]

2008 © Gede Budi Suprayoga


Perencanaan Kota sebagai Upaya Placemaking

November 24, 2008

(Catatan Studio Perencanaan Kota Program Sarjana PWK – ITB Tahun 2008)

 

 

Disenchanted world

 

Perencanaan kota merupakan proses penyusunan rencana tata ruang kota, yang didalamnya terkandung arahan penataan ruang kota. Pada mulanya, kegiatan perencanaan dilakukan oleh orang-orang “pilihan” yang dianggap mampu menerjemahkan visi dan keinginan manusia akan tata ruang yang lebih baik, atau mereka yang sangat berduit untuk merealisasikan cita-cita mereka mengenai masyarakat yang dianggap ideal. Orang-orang ini diantaranya seperti Daniel Burnham yang merencanakan Wangshinton D.C.,  Frederick Law Olmsted, Jr. yang merencanakan Kota New York, atau Ebenezer Howard yang merumuskan konsep Garden City.

 

Pengetahuan mereka tentang subastansi rencana sangat dipengaruhi oleh bentuk intervensi yang dapat mengarahkan masyarakat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Howard memikirkan mengenai kota industri yang penuh dengan polusi sehingga merasa perlu untuk memindahkan komunitas kota ke daerah pedesaan yang masih alami. Kota baru ini disebutnya dengan Garden City.

 

Dalam prakteknya, perencanaan pada masa yang lampau sangat dipengaruhi oleh “keterpesonaan” perencana agar dapat memahami alam dengan lebih baik dan menciptakan keterhubungan antara manusia dan alam. Dalam skala mikro, hal ini dipraktikkan oleh Frank Llyod Wright dengan rancangan arsitektur yang memadukan antara alam dan lingkungan buatan. Dalam skala yang lebih makro, beberapa komunitas masih memperlihatkan upaya penyeimbangan antara manusia – alam melalui perancangan kota, seperti yang ditunjukkan dalam prinsip perancangan ruang komunitas di Bali yang tetap berpegangan pada pengetahuan lokal. Salah satu praktik yang menonjol adalah pemisahan ruang menjadi tiga yang merupakan upaya pengaturan ruang kosmologis yang menyeimbangkan antara manusia – Tuhan, manusia – manusia, dan manusia – alam. Pada skala kota, keseimbangan ini dijaga dengan mengendalikan agar lingkungan memberikan hidup yang nyaman bagi yang tinggal di dalamnya, misalnya dengan mempertahankan ruang terbuka hijau (pemakaman yang harus selalu ada).

 

Seiring dengan modernsisasi tata ruang, kota tumbuh melewati batas yang dapat ditoleransi oleh lingkungan perkotaan. Seiring dengan siklus perkotaan, bagian pusat kota menjadi terbengkalai dan perlu direvitalisasi, sementara bagian pinggiran merupakan kawasan yang baru terbangun dengan “memakan” ruang terbuka hijaunya. Bentukan fisik kota mengalami penyeragaman rupa dengan penonjolan indivualitas bangunan-bangunan. Dalam hal ini, sesuatu yang megah ditunjukkan oleh ukuran gedung (luas dan tinggi) maupun skala pelayanan. Dalam hal ini modernisasi tata ruang merefleksikan keinginan manusia untuk menciptakan kebaharuan-kebaharuan melalui penguasaan terhadap alam dan lingkungan.

 

Titik balik dimana manusia mulai meninggalkan yang tradisional dan mulai memfokuskan kepada kebutuhannya secara personal mempengaruhi praktik perencanaan. Dalam sejarahnya, perencanaan kota sendiri merupakan upaya untuk memanipulasi ruang yang sudah ada agar manusia hidup nyaman dan layak. Ilmu perencanaan sendiri, dalam pandangan saya, mengesahkan suatu metode pemisahan manusia dan lingkungan (alam). Melalui objektivitas berpikir dan rasio yang digunakannya, manusia merumuskan konsep dan menciptakan teknologi serta standar yang semakin memperkuat kecenderungan untuk memanipulasi lingkungan. Perencanaan kota menjadi kurang pada aspek penonjolan terhadap subjektivitas pengamatan unsur-unsur di dalam ruang, sehingga perencana sedikit memiliki sensitivitas dalam pengamatan terhadap lingkungan. Pada titik ekstrem dari perencanaan modern ini, muatan rencana pun mengalami standardisasi. Pedoman maupun standar menjadi pegangan untuk menentukan isi, sedangkan aspek-aspek yang direncanakan pun telah ditetapkan dengan prosedur. Dalam hal ini, perencana telah kehilangan “keterpesonaan” terhadap lingkungan.

 

Studio Perencanaan Kota: Sebuah Catatan

 

Studio perencanaan kota merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa sarjana. Studio ini memberikan perkuliahan kepada mahasiswa agar mampu membuat rencana tata ruang kota. Penekanan lebih kepada kemampuan mahasiswa untuk mampu mengikut prosedur perencanaan yang telah ada.

 

Untuk mampu mengerjakan sebuah rencana tata ruang kota, para mahasiswa mengacu kepada pedoman penyusunan rencana tata ruang yang dikeluarkan oleh Kepmen Kimpraswil No. 327/KPTS/2002. Peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi tata ruang juga turut dipertimbangkan. Dalam hal ini, tujuan perkuliahan adalah memperkenalkan dan melatih mahasiswa untuk melakukan proses codified planning. Dalam pengerjaannya, mahasiswa melakukan analisis dengan menerapkan pengetahuan metode yang dipelajari pada mata kuliah sebelumnya, serta ditujukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada pedoman dan standar dalam penataan ruang kota, permukiman, maupun infrastruktur.

 

Kedalaman rencana ditentukan pada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRK). Dalam hal ini, pemilihan terhadap kedalaman rencana merupakan pertimbangan strategis. Pertama, RDTRK tidak terlalu makro, sehingga mahasiswa mampu mendapatkan pemahaman mengenai hal-hal teknis menyangkut lingkungan fisik (lahan, bangunan, dan infrastruktur). Kedua, RDTRK masih merupakan “area kerja” bagi perencana, karena pada kedalaman yang lebih rinci adalah RTBL yang sudah menyangkut bangunan (pemanfaatan dan pengendalian) yang merupakan area kerja arsitek. Sementara itu, pada lingkup yang diatasnya RUTRK lebih menyerupai Rencana Tata Ruang Wilayah yang lebih makro.

 

Selama satu minggu, para mahasiswa melakukan kegiatan observasi dan pengumpulan data di lapangan. Dalam kegiatan ini para mahasiswa dihadapkan langsung dengan persoalan tata ruang: menemukenali dan mencatat, serta merumuskan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan berikutnya. Kegiatan observasi lebih menonjolkan kepada pengamatan terhadap aspek fisik dan aspek kegiatan perkotaan. Para mahasiswa menyiapkan seragkaian set observasi untuk melakukan pencatatan terhadap tata guna lahan, lingkungan bangunan, dan infrastruktur yang diprioritaskan.

 

Dari kesan yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan observasi ini, terdapat beberapa hal yang patut mendapatkan perhatian:

 

  1. Para mahasiswa lebih memfokuskan kepada hal-hal yang bersifat fisik, dibandingkan unsur-unsur lainnya: kegiatan, akses, dan kehidupan kultural komunitas
  2. Para mahasiswa lebih condong kepada penyajian fakta lingkungan, dibandingkan kemampuan mengungkapkan subjektivitas yang diperoleh dari pengamatan mandiri
  3. Kemampuan menguasai lingkungan perkotaan masih rendah yang berdampak terhadap penyampaian informasi yang salah.

 

Hal ini menunjukkan bahwa proses perkuliahan sendiri belum mampu meningkatkan sensitivitas mahasiswa terhadap lingkungan perkotaan. Seringkali mahasiswa tidak mampu  menyampaikan hal-hal yang termasuk di luar pengamatan fisik. Informasi dari lingkungan yang diperoleh memang melimpah, tetapi tidak banyak memberikan variasi terhadap aspek-aspek yang ingin direncanakan, yang termasuk di dalamnya, seperti: (1) akses di dalam maupun dari dan ke luar kota, (2) kegiatan yang berkembang, maupun (3) konteks kehidupan sosial budaya masyarakat.

 

Informasi yang berasal dari pengamatan kemudian dicek silang dengan data dari wawancara, namun sedikit sekali memberikan arti karena metode yang diterapkan kurang sistematis. Meskipun demikian, sedikit dengan sedikit seiring dengan perjalanan waktu selama mengikuti observasi di lapangan para mahasiswa ini mulai mampu memberikan deskripsi yang lebih padat terhadap lingkungan perkotaan.

 

Memperkuat Sensitivitas terhadap Lingkungan Perkotaan: Menjadikan Perencanaan Kota sebagai Proses Placemaking

 

Beranjak dari permasalahan yang dihadapi diatas, perkuliahan studio perencanaan kota harus mampu keluar dari kebiasaan selama ini. Penekanan kepada codified planning memang memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa yang akan mengerjakan rencana tata ruang kota nantinya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan Sarjana PWK adalah mampu menyusun rencana tata ruang, salah satunya rencana tata ruang kota, sehingga proses yang demikian tidak dapat diabaikan begitu saja.

 

Sayangnya, dengan lebih menekankan kepada praktik yang terstandar, mahasiswa seakan kehilangan sensitivitas mereka terhadap lingkungan perkotaan (kreativitas juga!). Tuntutan terhadap aspek fisik lebih mengemuka, padahal elemen-elemen perkotaan sangat ragam dan membutuhkan kepekaan untuk mengungkapkan makna yang tersirat di dalamnya. Sebagian besar mahasiswa membandingkan Kota Bandung dengan kota wilayah studi (dalam hal ini Temanggung) yang jelas memiliki karateristik yang berbeda, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penjajaran. Selain itu, pengamatan terhadap elemen yang membangun struktur ruang kota lebih difokuskan kepada elemen yang baru. Pola ruang pun diamati melalui batas-batas administrasi desa, yang kurang memberikan arti bagi perencanaan ruang kota dengan struktur dan pola ruang yang harus mampu diwujudkan di dalam pikiran perencana maupun dalam rencana.

 

Proses perkuliahan ini memberikan pelajaran bahwa perencanaan kota tidak dapat dilakukan sebagai business as usual. Para perencana sendiri perlu melakukan interaksi yang lebih intensif dan mulai mempertimbangkan beragam subjektivitas yang berkembang, baik yang berasal refleksi pribadi maupun masyarakat kota. Dengan demikian, perencana harus mampu menjadikan perencanaan sebagai proses placemaking yang berarti perencana perlu mengenali unsur-unsur nonfisik yang turut berpengaruh terhadap rencana. Hal ini juga ditujukan untuk merekatkan kembali perencanaan yang lebih memperhatikan masyarakat dan berorientasi kepada kehidupan yang harmonis dengan alam.

 

Salah satu solusi yang berkesan sangat naif adalah perlu merubah pola perkuliahan studio. Para dosen harus mampu menggugah rasa ingin tahu terhadap isu yang ada di perkotaan dan memberikan kerangka metode yang lebih sesuai bagi pengamatan dan penyusunan rencana. Masalahnya, hal ini sangat sulit dilakukan apabila tuntutan terhadap format rencana yang selama ini ada, sudah sangat demikian baku. Terkadang satu dengan lainnya tidak jelas bedanya dalam hal penekanan analisis maupun arahan yang dijabarkan. Perencanaan kota sebagai upaya placemaking masih jauh panggang dari api. [ ]

 

 

2008 © Gede Budi Suprayoga


BERSENYUM di Kota Temanggung

November 13, 2008

(Oleh-oleh dari Studio Perencanaan Kota – Program Sarjana PWK ITB)

 

Kota Temanggung berada di Kabupaten Temanggung. Kota ini menjadi pusat pemerintahan dari daerah tersebut. Perkembangan kota ini banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam yang subur di wilayah sekitarnya. Daerah sekitar bukannya justru menjadi hinterland yang dapat diabaikan begitu saja. Kabupaten Temanggung terkenal dengan beragam hasil bumi yang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan hasil bumi yang sama di daerah lainnya. Kota ini pun mendapatkan “hidup” daru kemampuan menciptakan ketekaitan dengan wilayah sekitarnya ini, misalnya dengan menjadi pusat administrasi pemerintahan daerah maupun menjadi pusat koleksi dan distribusi dari hasil bumi yang diproduksi oleh sekitarnya.

Panorama pegunungan yang dapat dinikmati dari sela-sela bangunan di tengah Kota Temanggung

Panorama pegunungan yang dapat dinikmati dari sela-sela bangunan di tengah Kota Temanggung

Dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, Temanggung ditempatkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Secara kawasan, Kota Temanggung berada di dalam kawasan yang dikategorikan dalam perkembangan stagnan. Dengan membandingkan kondisi kota ini lima tahun lalu, nampak pertumbuhan secara fisik tidak berlangsung pesat. Namun, secara perlahan kota ini berbenah dengan cara mengembangkan sektor-sektor basis lainnya, diantaranya jasa keuangan dan pariwisata.

 

Sejarah Kota

Sejarah kota ini dapat dirunut jauh sebelum dinasti Mataram Islam. Keberadaannya sekarang tidak dapat dilepaskan dari sejarahnya tersebut. Konteks sosial politik yang berkembang saat itu mempengaruhi posisi strategis kota, meskipun kondisi fisik geografisnya turut berkontribusi, terutama dalam tahap perkembangan saat ini. Dimulai pada pertengahan abad ke-IX, dibuat Prasasti Wanua Tengah yang menceritakan perubahan status tanah di Desa Wanua Tengah (sekarang disebut Desa Wanua Tengah di Kec. Bulu di sebelah barat kota), yang semula merupakan tanah perdikan atau tanah Simah yang mendapat kebebasan pajak. Perubahan status tanah ini terkait dengan persembahan kepada biara di Pikatan oleh Rakai Panangkaran, berlokasi 3 km dari pusat Kota Temanggung. Permukiman pun tumbuh di daerah ini yang secara perlahan menjadikan daerah sekitarnya menjadi berkembang. Daerah lainnya yang turut berkembang menjadi kota di Kabupaten Temanggung adalah Parakan, yang terletak di sebelah timur Kota Temanggung. Desa ini mulanya berasal dari kata “marak” yang didirikan oleh Prabu Benowo.

 

Pada pemerintahan Sultan Agung (1613 – 1645), daerah Kedu termasuk ke dalam Jawi Rangkah yang dibagi menjadi 2 bagian. Sebagian dari daerah tersebut disebut sebagai Siti Bumi dan sebagian lagi sebagi Siti Bumijo. Kota Temanggung berada di dalam Siti Bumi. Tahun 1827, Raden Ngabehi Jayanegara menjadi bupati di Menoreh menurut pengangkatan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, Temanggung menjadi ibukota dari Menoreh. Selanjutnya Temanggung memiliki Asisten Residen dengan pertimbangan keamanan. Pada tahun 1834, Asisten Probolinggo dipindahkan ke Kabupaten Menoreh yang berubah menjadi Kabupaten Temanggung. Tahun-tahun berikutnya adalah saat-saat daerah ini memperoleh status otonominya dengan Kota Temanggung menjadi salah satu dari dua kawasan perkembangan yang berkembang, yaitu Temanggung dan Parakan.

Tugu Tani yang berada di alun-alun Kota Temanggung menunjukkan keunggulan produksi pertanian di Kab. Temanggung

Tugu Tani yang berada di alun-alun Kota Temanggung menunjukkan keunggulan produksi hasil pertanian di Kab. Temanggung

Pada masa kolonialisme Belanda, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Kota Temanggung sebagai pusat pemerintahan dari Keresidenan Menoreh. Pemerintah Hindia Belanda juga membangun jaringan drainase yang keberadaanya sampai saat ini masih dapat ditemukan. Jaringan ini juga masih dimanfaatkan oleh warga kota. Sayangnya, jaringan drainase ini tidak terintegrasi dengan jaringan baru perkotaan.

 

Tata Ruang Kota

Kota Temanggung berada pada ketinggian rata-rata 650 mdpl. Pertumbuhan kota pada arah selatan dibatasi oleh pegunungan (G. Sindoro dan G. Sumbing) dengan ketinggian mencapai 1.500 mdpl untuk wilayah kabupatennya.

 

Aksesibilitas kota terbuka dari arah timur – barat yang merupakan jalan kolektor primer. Jalan ini membuka akses kota terhadap kota-kota lain yang berdekatan, seperti Magelang maupun Wonosobo. Sepanjang jalan utama ini tumbuh kegiatan perdagangan dan jasa yang menentukan pula pengelolaan lalu lintas ke dalam maupun ke luar kota. Pasar Kliwon berada di pusat kota baru yang merupakan bagian dari koridor komersil Jl. Sudirman – MT. Haryono. Poros utara – selatan sedikit sekali mempengaruhi pertumbuhan kota. Akses pada jalan ini, terutama adalah kegiatan-kegiatan pada skala lingkungan. Pada arah ini pula merupakan kawasan limitasi, seperti irigasi teknis di kawasan bagian utara maupun perbukitan di bagian selatan.

 

Terkait dengan aksesibilitas, kota ini menyediakan jalur pedestrian yang berlokasi pada jalan dengan kedalaman lokal sekunder. Dengan pola yang menyebar ke pinggiran kawasan perkotaan, jalur pedestrian ini memberikan kemudahan mobilitas bagi pejalan kaki. Meskipun moda utama yang digunakan untuk transportasi adalah angkotan kota berupa minibus.

Masjid Agung yang menjadi salah satu pusaka kota yang perlu dilindungi, sekaligus menjadi elemen pembentuk struktur kota

Masjid Agung yang menjadi salah satu pusaka kota yang perlu dilindungi, sekaligus menjadi elemen pembentuk struktur kota

Pada umumnya kota-kota pra-kolonial, pusat pemerintahan lama memiliki komponen-komponen tradisional yang turut membentuk struktur ruang sampai saat ini. Tempat kediaman adipati berada berdekatan dengan alun-alun maupun Masjid Agung dan penjara. Pusat lama ini menjadi simbol religius dan kuasa agung raja-raja Jawa yang memerintah. Secara fungsional, komponen-komponen ini pun mengalami transisi, terutama mengarah kepada komersialisasi dibandingkan fungsi spiritual. Terdapat pemanfaatan alun-alun sebagai tempat berjualan maupun usaha informal lainnya.

 

Pusat yang baru adalah pasar regional yang melayani wilayah kabupaten. Bangunan dengan kepadatan menengah berada di kawasan perdagangan ini dengan pola kegiatan memanjang sepanjang koridor jalan utama. Dengan pengaturan kegiatan yang dilakukan secara tertib, kegiatan di pasar tidak mengganggu lalu lintas kendaraan yang melalui koridor ini. Menuju ke pinggiran kota masih dapat ditemukan sawah dan kebun penduduk yang sangat berperan menyediakan ruang terbuka bagi kota.

Landmark kota - berada di koridor komersial Jl. S. Parman

Landmark kota - berada di koridor komersial Jl. S. Parman

Sosial Ekonomi

Ekonomi basis kota adalah perdagangan. Faktanya, denyut nadi kota ini berada di sepanjang koridor Jl. Sudirman – MT. Haryono, mulai dari subuh hingga malam hari. Komoditas yang diperdagangkan di Pasar Kliwon adalah hasil bumi yang berasal dari daerah sekitarnya, seperti kopi, sayur-mayur, maupun tembakau. Sektor basis ini kemudian menumbuhkan kegiatan ikutan lainnya (sebagai sektor non-basis), diantaranya: transportasi, perbankan, dan lain-lain.

 

Tidak ditemukan industri skala menengah – besar di kawasan perkotaan ini. Sebagian besar industri berupa industri rumah tangga, seperti tahu maupun cerutu yang tersebar di sejumlah desa. Bentuk industri ini memungkinkan munculnya pengatup pengaman bagi pengangguran, namun dengan skala penyerapan yang terbatas. Untuk memecahkan masalah pengangguran, terdapat inisiatif untuk membangun lembaga pelatihan tenaga kerja yang nantinya berperan untuk menyalurkan sejumlah tenaga kerja ke perusahan-perusahan perorangan dan koperasi.Di beberapa lokasi di dalam kawasan, dapat ditemukan gudang-gudang yang menampung tembakau. Gudang-gudang ini disewakan kepada para pemasok tembakau bagi pabrik-pabrik rokok, seperti Gudang Garam di Kediri.

 

Sosial Budaya

Pada awal tahun 1990-an, Kota Temanggung mendapatkan penghargaan Adipura Kencana. Penghargaan ini diperoleh karena kota tersebut mampu menjadi salah satu kota terbersih untuk kategori kota kecil selama lima tahun berturut-turut pada masa itu. Namun, lain dulu lain sekarang. Perhatian yang sedikit menurun terhadap kebersihan, seperti yang diakui sebagian warga kota merupakan perubahan dalam perilaku yang berkembang saat ini. Padahal, kota ini memiliki motto: BERSENYUM (Bersih, Sehat, Nyaman untuk Masyarakat).

 

Semakin meningkatnya jumlah pengangguran menyebabkan kekhawatiran mendalam dari warga kota. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari persoalan tersebut adalah kriminalitas, meskipun tingkatnya masih lebih rendah.

 

Yang jelas bahwa kekuasaan raja dan para adipati sudah digantikan dengan kekuasaan birokrasi, namun pengaruhnya terhadap tata ruang di pusat kota lama masih ada sampai saat ini. Pendopo Penganyoman, kediaman adipati yang kemudian menjadi kediaman bupati Temanggung masih berdiri sampai sekarang. Alun-alun dipelihara keberadaannya dengan tetap mempertahankan keberadaan pohon beringin yang dikeramatkan.

Pendopo Penganyoman - pusat pemerintahan tradisional yang menjadi rumah dinas bupati Temanggung saat ini

Pendopo Penganyoman - pusat pemerintahan tradisional yang menjadi rumah dinas bupati Temanggung saat ini

Klenteng di pusat kota yang menunjukkan ragamnya keyakinan yang dipeluk penduduk kota

Klenteng di pusat kota yang menunjukkan ragamnya keyakinan yang dipeluk penduduk kota

Penutup

Dalam perkembangannya, kota ini akan banyak dipengaruhi oleh kebijakan regional untuk menempatkan fungsi kota ini ke depan. Sebagai PKL, kota ini berperan sebagai pusat koleksi dan distribusi komoditas dari wilayah kabupaten. Fungsi ini sudah berlangsung dengan baik, meskipun tidak seluruh produk dari wilayah kabupaten mampir ke kota ini. Justru beberapa produk dengan nilai tambah tinggi dijual langsung ke Pusat Kegiatan Wilayah terdekat seperti Kota Magelang dan Wonosobo.

 

Ada kesadaran akan kondisi pertumbuhan yang stagnan di kalangan birokrat daerah, sehingga pemerintah daerah pun berupaya mencari alternatif lain sebagai ekonomi basis kota. Salah satu pilihannya adalah mengembangkan kegiatan rekreasi dan wisata yang telah ada, seperti: Pikatan, Taman Kartini. Pengembangan pariwisata ini akan sejalan dengan karakteristik sosial budaya warga kota yang terbuka menerima perubahan dan ramah.

 

Dalam kebijakan regional selanjutnya di dalam RTRW Kabupaten Temanggung, kota ini akan mendapatkan “saingan” berupa pengembangan kawasan agropolitan yang berada di jalan nasional yang menghubungkan Kota Magelang dan Semarang. Kondisi ini sedikit tidak menguntungkan bagi kota ini karena akan menjadikan perkembangan selanjutnya lebih mengarah ke arah timur, yaitu Kranggan dan Secang, kecuali ditemukan formula bagi integrasi dengan kawasan perkotaan yang ada. [ ]


2008 © Gede Budi Suprayoga


Kota dalam Konteks Nasionalisme Ke-Indonesia-an

November 10, 2008

Setiap bulan Oktober tepatnya pada tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia merayakan Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun ini, peringatan Sumpah Pemuda merupakan yang ke-80. Sumpah Pemuda sebenarnya merupakan proses panjang untuk menggugah kesadaran kebangsaan yang kulminasinya adalah pernyataan para pemuda dari berbagai suku bangsa di Nusantara. Awal dari kemunculannya Sumpah Pemuda adalah individu-individu yang memiliki visi tentang identitas yang satu yang kemudian tumbuh berbiak menjadi pemahaman mengenai komunitas yang terbayang (imagined communities). Komunitas terbayang ini yang memunculkan kelahiran Indonesia sebagai sebuah negara – bangsa.

Bangkitnya nasionalisme tidak terlepas dari peran krusial kota sebagai ruang sosial masyarakat pribumi. Kota-kota kolonial adalah kota yang diskriminatif, yang dalam skala tertentu adalah kota yang plural (contohnya: Batavia awal abad ke-20).Cermin dari kota-kota ini adalah pemisahan ruang kota yang tegas membedakan ruang aktivitas sosial ekonomi penduduk. Golongan pribumi ditempatkan sebagai kelompok kelas kedua, bahkan yang ketiga karena kelompok sosial yang dianggap tidak berbahaya bagi kolonial merupakan golongan kelas duanya. Secara spasial, terjadi pemanfaatan dan akses yang dibatasi terhadap ruang bagi masyarakat pribumi. Di lain pihak, kota merupakan tempat bagi formasi kebangsaan yang akan sangat menentukan karena sifatnya sebagai mozaik dari suatu komunitas terbanyang (imagined communities).

Kota menjadi ruang mapat nasionalisme yang kemudian berkembang melebar mengjangkau wilayah geografis yang terpencil, yang turut merasakan getirnya penjajahan. Kota pun menjadi lokus perjuangan melawan praktik imperalisme ini yang digerakkan oleh pemuda-pemuda terdidik dan kritis, yang mengenyam pendidikan tinggi di kota. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan awal dari nasionalisme adalah kota, meskipun akhirnya mengalami transformasi secara kewilayahan. Kota menjadi sangat penting untuk tumbuhnya nasionalisme.

Mengapa Kota?

Kota merupakan lingkungan yang sangat ramah bagi tumbuhnya gagasan-gagasan baru. Sebuah kota menjadi tempat bagi pertukaran gagasan yang muncul dari corak masyarakat yang ragam yang sekaligus menjadi wadah bagi mereka untuk menciptakan kebaharuan-kebaharuan. Persoalan sosial yang timbul pun lebih kompleks. Kesenjangan sosial pun sangat lebar yang memunculkan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok yang selama ini merasa dipinggirkan. Kota menjadi ranah bagi konflik maupun perselisihan yang tidak kentara di antara kelompok sosial.

Kota sendiri tidak pernah menjadi entitas sosial yang homogen, kecuali secara fisik. Dengan perkembangan teknologi yang terbatas dalam transportasi dan komunikasi, kota-kota masih dapat dipisahkan dari daerah-daerah sekitarnya yang bukan kota. Pemahaman tentang urban meliputi karakter kekotaan yang dimiliki oleh masyarakat kota tersebut yang sifatnya lebih dinamis.

Kota juga merupakan tempat yang memungkinkan anak-anak muda memasuki pendidikan tinggi. Seratus tahun yang lalu, hanya terdapat satu perguruan tinggi di bidang kedokteran di seluruh Hindia Belanda yang bernama School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA). Di dalam lingkungan tersebut, para terdidik mendapatkan keterampilan yang sangat dibutuhkan bangsanya, sekaligus berinteraksi di kalangan pribumi yang terdidik. Kondisi ini menyebabkan intelektualitas pemuda yang kian berkembang. Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang merupakan “dokter jawa” – gelar yang berhak disandang oleh lulusan dari STOVIA – merupakan penggagas Budi Utomo di Batavia. Dr. Wahidin merupakan tonggak bagi kebangkitan nasional. Dr Wahidin menghimbau anak-anak muda STOVIA untuk membangun organisasi pergerakan yang akan menjadi inspirasi di seluruh Nusantara. Kelas menengah yang terdidik merupakan kelompok yang memotori perubahan. Mereka adalah golongan yang kritis yang memiliki ketidakpuasan yang tinggi terhadap kondisi sosial masyarakat, terlebih dalam cengkeraman imperialisme. Kota memberikan kesempatan berkembang bagi kelompok – kelompok tersebut untuk memperhatikan kondisi bangsa yang ditindas saat itu.

Kota merupakan pangsa pasar bagi komoditas informasi yang tumbuh seiring munculnya kapitalisme cetak. Dalam Jejak Langkah, Pramoedya A. Toer berkisah tentang Minke yang pertama kalinya menjejak kota besar Batavia dengan tujuan utama memasuki STOVIA. Di tengah perjuangannya untuk menyelesaikan sekolah dokter, Minke menulis untuk surat kabar dengan motif ekonomi. Pengalaman Minke atas kesewenangan imperalisme memunculkan tekad yang berbuah kepada munculnya surat kabar pribumi pertama di Hindia Belanda. Tulisan Minke dalam surat kabar merupakan perpanjangan suara bagi warga pribumi yang tertindas. Seiring dengan perkembangan media cetak saat itu, golongan pribumi menyadari persoalan yang timbul di antara sesamanya. Secara perlahan, perasaan tertindas tersebut menjadi terakumulasi menjadi kebangkitan atas rasa kebangsaan.

Saya menyimpulkan bahwa kota merupakan ranah yang penting dan bahkan dominan dalam pengembangan gagasan mengenai bangsa. Kota sendiri tidak lebih luas dari sebuah wilayah Negara, tetapi memiliki kemampuan difusi terhadap inovasi ke wilayah-wilayah sekitarnya. Meskipun berawal dari kota, pengaruhnya terhadap wilayah yang lebih luas jelas tidak dapat diabaikan. Seiring dengan mantapnya penggunaan bahasa yang satu maka identitas yang sifatnya partikularistik pun menjadi lenyap. Rasa kebangsaan menjadi lebih unggul dan dalam tujuan tertentu menjadi sangat penting, seperti mengusir penjajahan.

Setelah kemerdekaan, kota pun memprosisikan diri sebagai ruang bagi pemeliharaan nasionalisme. Ruang kota, seperti taman, jalan, dan tempat olahraga, dibangun sebagai upaya konstruksi terhadap ingatan bersama atas identitas kebangsaan. Patriotisme diwujudkan dalam bentuk nama-nama jalan, gelanggang olahraga, dan lain-lain. Kota-kota memiliki nama ruas jalan tertentu yang menjadi elemen pembentuk identitas kebangsaan yang dapat membangun citra sebuah kota.

Kota dalam Nasionalisme Saat ini

Dalam kondisi kekinian, kota merupakan ranah dimana kebangsaan kita diuji. Apabila dalam masa penjajah kolonial Belanda, kota-kota menjadi arena bagi perjuangan pergerakan kebangsaan, maka saat ini kota menjadi contoh bagaimana kebangsaan kita diuji.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Pertama, terjadi kesenjangan sosial yang sangat lebar. Warga kota yang berpunya menempati permukiman khusus sehingga sering disebut gated communities. Mereka menikmati fasilitas yang disediakan oleh pengembang dan sedikit sekali memiliki interaksi dengan lingkungan kotanya. Dalam pergaulan sosial mereka memiliki preferensi yang didasarkan oleh kelompok sosial ekonomi tertentu. Golongan kaya ini menguasai hampir 70 persen dari asset-aset ekonomi kota. Sementara itu, kelompok miskin menempati ruang-ruang marjinal dengan fasilitas yang sangat minim.

Kedua, kota menjadi tempat bagi tumbuhnya politik identitas. Warga kota-warga kota berkumpul dan berinteraksi dengan kelompoknya yang memiliki afiliasi suku maupun daerah asal. Salah satu contohnya adalah pemilihan kepala daerah yang harus berasal dari kota asal. Dengan semakin menguatnya politik identitas yang muncul adalah rasa curiga dan stereotip. Dalam sisi yang lain, hal ini menjadi tantangan bagi perencana untuk mengikat kewargaan kota (citizenship) melalui komunikasi yang diperluas dalam menyusun sebuah rencana.

Ketiga, kota, terutama kota metropolis, justru kian tertutup oleh pendatang. Padahal, kota-kota tersebut menjadi sandaran bagi orang-orang di daerah untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Konstitusi sendiri menjamin hak warga Negara untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Kondisi ini cenderung memecah rasa kebangsaan melalui mobilitas yang dibatasi. Padahal dalam sisi yang lain, rasa kebangsaan ditumbuhkan melalui mobilitas warga Negara yang memungkinkan mereka untuk mengenal berbagai daerah di Nusantara.

Dari paparan saya di atas, sapat saya simpulkan bahwa kota dalam saat ini telah menjadi ruang sosial yang sudah tidak “aman” bagi nasionalisme. Ruang publik yang memungkinkan warga kota untuk berkumpul pun mulai hilang. Seringkali digantikan dengan superblok maupun mall yang mengabaikan kepentingan warga kota yang lebih luas. Selama kecenderungan di atas tetap berlaku, maka secara perlahan nasionalisme kita akan mulai menghilang. [ ]

2008 (c) Gede Budi Suprayoga


Teori atau Praktek?

November 10, 2008

Di dalam perencanaan, atau lebih spesifik perencanaan kota, dapatkah kita melakukan pemisahan antara teori dan praktik? Dalam kenyataannya, pemisahan tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Dengan merentang sejarah perencanaan, John Friedmann dalam bukunya yang monumental Planning in the Public Domain mengungkapkan definisi perencanaan sebagai pemanfaatan pengetahuan metode dan teknis untuk mencari solusi dalam jangka waktu tertentu. Praktik tidak dapat dipisahkan dari teori karena memberikan paradigma dan kerangka untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam perencanaan. Dalam hal ini saya mengambil posisi bahwa antara teori dan praktik tidak dapat dipisahkan sama sekali.

 

Berawal dari Theory of Planning dan Theory in Planning

Ketegangan antara teori dan praktik sebenarnya sudah muncul ketika Faludi berbicara mengenai perbedaan antara theory of planning dan theory in planning. Pada pengertian yang pertama, perencanaan dianggap sebagai serangkaian prosedur untuk mencapai tujuan dalam perencanaan. Terdapat urutan logis perencanaan yang mesti diikuti untuk menghasilkan rencana.

 

Theory in planning mengungkapkan hal yang sebaliknya. Pertanyaan yang lebih dahulu mengemuka adalah: teori atau substansi apa yang perlu diketahui oleh perencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini perencana mencari konsep dan metode yang tepat atau semacam formula untuk menemukan solusi-solusi.

 

Theory of planning atau procedural planning dikritik karena terlalu kaku dalam mempraktikkan perencanaan dalam kenyataannya. Perencana menjalani serangkaian tahapan yang sudah mapan yang mengarahkan tindakan mereka. Procedural planning umumnya bergantung kepada aspek administratif. Perencana yang lebih pragmatis akan sangat cepat untuk menyesuaikan dengan gaya perencanaan ini. Pada konteks sebaliknya, theory in planning atau substantive planning lebih berkutat kepada pemahaman terhadap konsep dan metode yang sesuai untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Substansive planning memberikan fleksibilitas dalam merumuskan persoalan dan pemecahannya. Perencana yang cenderung idealis akan sangat menyukai pendekatan ini.

 

Dalam perkembangan selanjutnya, antara theory of planning dan theory in planning mampu berjalan beriringan. Selain mengikuti tahapan logis, perencanaan juga diisi oleh sejumlah teori dan konsep yang diambil dari ilmu-ilmu yang relevan. Selain mengembangkan serangkaian prosedur, perencana juga melakukan adopsi dan adaptasi terhadap bidang-bidang keilmuan yang terkait.

 

Menuju Perencanaan Komunikatif

Perkembangan selanjutnya, menurut teori sosial, teori dan tindakan tidaklah dapat dipisahkan. Dalam Theory of Communicative Action, bahwa gagasan-gagasan yang berkembang di kepala para ahli, yang terkait kontribusinya terhadap arah perkembangan masyarakat, tidak dapat dapat diterapkan secara mekanis. Karena para ahli yang bersangkutan perlu menjalani proses komunikatif yang berarti melihat perspektif yang ragam di dalam masyarakat. Dalam hal ini, sebuah teori tidak berbicara sendiri, namun menjadi kontekstual bagi suatu komunitas. Para ahli justru menggali lebih lanjut mengenai yang sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat.

 

Konteks teori komunikasi ini sangat relevan bagi perencanaan. Perencanaan bukanlah ilmu pasti yang terkait dengan perilaku alam dan keinginan untuk melakukan kontrol, melainkan terkait dengan pemahaman sosial mengenai cita-cita dan keinginan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena akan menjadi cara untuk menggali aspirasi masyarakat. Tidak hanya itu, seorang perencana menjadi seorang komunikator yang menyampaikan gagasan-gagasannya, namun bukan pihak yang dominan dalam prosesnya.

 

Untuk konteks saat ini di Indonesia, perencana sebagai komunikator masih berada di angan-angan. Para perencana yang termasuk ke dalam kelompok akademisi memang berperan besar dalam pemahaman-pemahaman baru baik dalam theory of planning maupun theory in planning, namun dapat dikatakan masih masih ada “jarak” dengan masyarakat atau bertindak sebagai komunikator. Meskipun pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi fitrah mereka di kehidupan akademik menjadi sangat penting untuk dikerjakan, lebih sering merupakan bagian dari pelayanan terhadap kelompok tertentu, seperti pemerintah maupun pengembang besar. Ada peluang untuk menjadikan perencanaan menjadi cara-cara untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menjadi lebih dekat dengan komunitas. Dalam hal ini saya menafsirkan praktik perencanaan sebagai upaya memecahkan masalah masyarakat sekaligus keberpihakan terhadap mereka.

 

Dengan perkembangan masyarakat yang ada sekarang yang dipahami sebagai postmodern society, seorang perencana tidak mungkin bertindak lepas dari paradigma yang memandang bahwa perencanaan seharusnya tidak menjadi instrumen untuk memproduksi metanarasi (sebuah produk rencana pada dasarnya adalah sebuah metanarasi karena sifatnya yang mengatasi wacana lain menyangkut perikehidupan masyarakat, dalam hal ini tata ruang). Perencana pun memiliki tanggung jawab untuk membentuk masyarakat secara bertanggung jawab yang dilakukan secara diskursif, bukan melalui ego keahlian. Aspirasi dari seluruh kelompok pun harus dipertimbangkan sebagai perwujudan bahwa masyarakat memiliki culture yang ragam.

 

Perencana sebagai Teoritisi atau Praktisi?

Dengan uraian di atas sesungguhnya tidak relevan lagi menanyakan apakah perencana adalah seorang teoritisi atau praktisi. Perencana haruslah seseorang yang mampu mengkaitkan antara teori dan metode untuk memecahkan persoalan-persoalan di dalam masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan politik yang ada. Bukan pekerjaan yang mudah. Dalam prakteknya, perencana memanfaatkan paradigma tertentu yang mengarahkan kepada tindakan tertentu. Saya sangat menyanyangkan apabila terdapat pendapat bahwa antara keduanya dapat dipisahkan. Saya beranggapan bahwa perencana haruslah orang yang mampu menjebatani antara teori dan metode yang diketahuinya atau harus diketahuinya untuk memecahkan persoalan.

 

Saya cenderung melihat bahwa mereka yang terlibat di dalam praktek perencanaan lupa untuk meng-update teori yang mereka miliki atau setidaknya merenung tentang apa yang mereka telah kerjakan. Saya memiliki kesan bahwa dengan memasuki dunia praktek, tidak perlu lagi berhubungan dengan teori maupun metode. Terdapat penyakit yang menghinggapi para praktisi ini, yaitu copy paste dokumen rencana satu ke rencana yang lainnya, padahal terdapat persoalan yang berbeda antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Saya menduga hal ini terjadi karena merasa ranah teori maupun metode bukanlah milik mereka.

 

Sementara itu, para akademisi perlu berperan dan terlibat dalam tindakan praktis. Mereka dapat menjadi bagian dari perubahan di dalam masyarakat atau turut melakukan proses perencanaan dapat menjadi pilihan. Dalam hal ini, perencana yang termasuk ke dalam kelompok akademisi tidak hanya sekedar berteori melainkan terlibat dalam praktik perencanaan. Dengan demikian, mereka dapat memiliki kepekaan untuk menentukan mana teori maupun metode yang tepat, serta berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan mereka pada masa mendatang.

 

 

2008 © Gede Budi Suprayoga