Urban Mechanics

April 27, 2009

Kota adalah tempat kita tinggal. Kota menyediakan berbagai kebutuhan kita: sandang, pangan, dan papan. Kota sebagai sebuah fenomena ”urban” memberikan kita lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang sangat menentukan preferensi dan perilaku kita. Saya lebih suka menyebut permukiman kota sebagai keseluruhan yang meliputi kota sebagai tempat tinggal dengan lingkungan sosial ekonomi dan budaya yang mempengaruhi.

 

Planner (sebenarnya saya tidak begitu suka mendefinisikan diri saya dengan kata itu saat ini), kota seringkali dianggap hanya sebagai hanya sebuah ”kota”. Makna ini tidak lebih luas dari yang saya sampaikan sebagai sebuah urban. Di bangku kuliah kita berdiskusi tentang perencanaan kota atau city planning, bukan urban planning. Saya melihat ada dua kecenderungan yang dibawa oleh perbedaan pemahaman antara kedua istilah tersebut. Pertama, city planning melihat kota secara analitis, dibagi menurut komponen-komponennya: fisik geografis, tata guna lahan, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan. Sementara itu, urban planning memiliki makna yang dalam yang diamati secara empiris, seperti pola kehidupan masyarakat, protes sosial, organisasi, dan pemerintahan.

 

Ketika kita menerjemahkan perencanaan kota sebagai city planning, cara pandang perencana menjadi bersifat mekanis dan analitis. Justru yang berlangsung saat ini adalah hal yang sebutkan tersebut. Mau bukti. Rencana kota menjadi dokumen yang dibuat oleh ”para ahli” yang memetakan kebutuhan masyarakat atas lahan dan pengaturan ruang. Seluruhnya disusun dengan menggunakan pedoman yang dianggap sebagai kitab suci. Kerangka rencana dibuat menurut pedoman tersebut, tinggal isinya yang dilengkapi. Isi yang dilengkapi tersebut disusun dengan menggunakan metode perencanaan yang sifatnya analitis: formula yang generik diaplikasikan untuk memproyeksikan pertumbuhan dan jumlah penduduk. Siapa yang tidak kenal rumus-rumus ajaib, seperti: metode pertumbuhan linier, eksponsial, bunga berganda, maupun pertumbuhan dengan batasan sumber daya? Parameter kuantitas penduduk ini digunakan untuk mengestimasikan kebutuhan terhadap ruang maupun komponen-komponennya, seperti infrastruktur sampah, air bersih, sekolah, rumah sakit, dll.

 

Betapa susahnya dosen saya yang saya kagumi karena memiliki pendekatan berbeda dari kebanyakan pengajar yang lain pada mata kuliah yang sama untuk merubah cara kerja mahasiswa calon planner yang cenderung mekanistik dan analitis tersebut. Beliau senantiasa menekankan perencana harus ”turun gunung” dan merumuskan rencana melalui keterlibatan langsung dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan ruang. Hal ini tidak mudah diterima karena memakan waktu dan untuk beberapa orang tidak mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dari konteks budayanya.

 

Saya beranggapan bahwa dokumen rencana ruang kita dibuat tebal namun kurang sekali memiliki makna. Masih banyak pula konsep dan program ruang yang dibuat dengan metode yang kabur dan mereduksi kenyataan di lapangan. Parameter yang digunakan untuk menyusun program ruang masih lemah dan kurang lengkap, tidak hanya cukup dengan pertimbangan kuantitas penduduk seperti yang saya sampaikan di atas. Atas dasar prerogatif perencana maupun tim teknis proyek, seringkali rencana dibuat dengan rumusan yang hanya dapat ditemui di kepala mereka. Bahkan, kepentingan politis sepihak seringkali dengan mudah masuk.

 

Berbeda dengan standar, pedoman disusun dengan memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada seseorang atau dalam hal perencana untuk menggali permasalahan di lapangan dan menyusun rekomendasi. Pedoman hanya memberikan kerangka, bukan menetapkan urutan langkah atau hasil-hasil yang akan dicapai. Hal ini berbeda dengan kegiatan di bidang konstruksi bangunan dan jalan yang objeknya memiliki parameter-parameter yang dapat dikendalikan dengan mudah. Sementara itu, objek dalam tata ruang bukanlah ruang per se, melainkan warga kota. 

 

Dari pengamatan ini, saya menyarankan perencanaan kota sebagai city planning kuranglah tepat. Kita musti bergerak ke arah perencanaan kota sebagai urban planning yang menekankan kepada pengamatan mendalam atas fenomena keruangan. Dalam pengertian ini, keruangan didekati secara empiris, tidak a priori, dan mendefinisikan isu spesifik yang ditentukan di lapangan, bukan di kepala planner. Parameter disusun dengan kehati-hatiaan dan bersifat unik karena lokasi, konteks sosial, dan posisi strategis dibandingkan lokasi lainnya. Produk dari semua proses tersebut adalah rencana kota yang yang ditujukan untuk menciptakan sebuah ”place”, bukan sekedar ruang yang di dalam rencana direpresentasikan dengan legenda dan warna-warna.

 

Saya meyebutkan pola perencanaan saat ini adalah mekanistik. Sebagai analogi, di bidang teknologi jalan, dikenal kategori kajian: empirik, mekanistik, dan analitik. Sampai saat ini, saya memahami teknologi jalan di Indonesia masih diciptakan dan dikembangkan melalui metode empirik. Hal ini dikarenakan karena para insiyur jalan kita masih sangat berhari-hati untuk menentukan parameter-parameter untuk melangkah ke perencanaan atau perancangan yang sifatnya mekanis dan analitis. Bukan mereka tidak mampu, melainkan beragamnya kondisi lingkungan di Indonesia yang menyulitkan rumusan fungsi konstruksi yang melibatkan parameter yang teridentifikasi jelas yang sifatnya generik.

 

Kapan para perencana berhenti untuk berpikir mekanik – analitik dan mulai bergerak dari apa yg ada di sekitarnya?

 

 

2009 (c) Gede Budi Suprayoga


Perencanaan Kota sebagai Upaya Placemaking

November 24, 2008

(Catatan Studio Perencanaan Kota Program Sarjana PWK – ITB Tahun 2008)

 

 

Disenchanted world

 

Perencanaan kota merupakan proses penyusunan rencana tata ruang kota, yang didalamnya terkandung arahan penataan ruang kota. Pada mulanya, kegiatan perencanaan dilakukan oleh orang-orang “pilihan” yang dianggap mampu menerjemahkan visi dan keinginan manusia akan tata ruang yang lebih baik, atau mereka yang sangat berduit untuk merealisasikan cita-cita mereka mengenai masyarakat yang dianggap ideal. Orang-orang ini diantaranya seperti Daniel Burnham yang merencanakan Wangshinton D.C.,  Frederick Law Olmsted, Jr. yang merencanakan Kota New York, atau Ebenezer Howard yang merumuskan konsep Garden City.

 

Pengetahuan mereka tentang subastansi rencana sangat dipengaruhi oleh bentuk intervensi yang dapat mengarahkan masyarakat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Howard memikirkan mengenai kota industri yang penuh dengan polusi sehingga merasa perlu untuk memindahkan komunitas kota ke daerah pedesaan yang masih alami. Kota baru ini disebutnya dengan Garden City.

 

Dalam prakteknya, perencanaan pada masa yang lampau sangat dipengaruhi oleh “keterpesonaan” perencana agar dapat memahami alam dengan lebih baik dan menciptakan keterhubungan antara manusia dan alam. Dalam skala mikro, hal ini dipraktikkan oleh Frank Llyod Wright dengan rancangan arsitektur yang memadukan antara alam dan lingkungan buatan. Dalam skala yang lebih makro, beberapa komunitas masih memperlihatkan upaya penyeimbangan antara manusia – alam melalui perancangan kota, seperti yang ditunjukkan dalam prinsip perancangan ruang komunitas di Bali yang tetap berpegangan pada pengetahuan lokal. Salah satu praktik yang menonjol adalah pemisahan ruang menjadi tiga yang merupakan upaya pengaturan ruang kosmologis yang menyeimbangkan antara manusia – Tuhan, manusia – manusia, dan manusia – alam. Pada skala kota, keseimbangan ini dijaga dengan mengendalikan agar lingkungan memberikan hidup yang nyaman bagi yang tinggal di dalamnya, misalnya dengan mempertahankan ruang terbuka hijau (pemakaman yang harus selalu ada).

 

Seiring dengan modernsisasi tata ruang, kota tumbuh melewati batas yang dapat ditoleransi oleh lingkungan perkotaan. Seiring dengan siklus perkotaan, bagian pusat kota menjadi terbengkalai dan perlu direvitalisasi, sementara bagian pinggiran merupakan kawasan yang baru terbangun dengan “memakan” ruang terbuka hijaunya. Bentukan fisik kota mengalami penyeragaman rupa dengan penonjolan indivualitas bangunan-bangunan. Dalam hal ini, sesuatu yang megah ditunjukkan oleh ukuran gedung (luas dan tinggi) maupun skala pelayanan. Dalam hal ini modernisasi tata ruang merefleksikan keinginan manusia untuk menciptakan kebaharuan-kebaharuan melalui penguasaan terhadap alam dan lingkungan.

 

Titik balik dimana manusia mulai meninggalkan yang tradisional dan mulai memfokuskan kepada kebutuhannya secara personal mempengaruhi praktik perencanaan. Dalam sejarahnya, perencanaan kota sendiri merupakan upaya untuk memanipulasi ruang yang sudah ada agar manusia hidup nyaman dan layak. Ilmu perencanaan sendiri, dalam pandangan saya, mengesahkan suatu metode pemisahan manusia dan lingkungan (alam). Melalui objektivitas berpikir dan rasio yang digunakannya, manusia merumuskan konsep dan menciptakan teknologi serta standar yang semakin memperkuat kecenderungan untuk memanipulasi lingkungan. Perencanaan kota menjadi kurang pada aspek penonjolan terhadap subjektivitas pengamatan unsur-unsur di dalam ruang, sehingga perencana sedikit memiliki sensitivitas dalam pengamatan terhadap lingkungan. Pada titik ekstrem dari perencanaan modern ini, muatan rencana pun mengalami standardisasi. Pedoman maupun standar menjadi pegangan untuk menentukan isi, sedangkan aspek-aspek yang direncanakan pun telah ditetapkan dengan prosedur. Dalam hal ini, perencana telah kehilangan “keterpesonaan” terhadap lingkungan.

 

Studio Perencanaan Kota: Sebuah Catatan

 

Studio perencanaan kota merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa sarjana. Studio ini memberikan perkuliahan kepada mahasiswa agar mampu membuat rencana tata ruang kota. Penekanan lebih kepada kemampuan mahasiswa untuk mampu mengikut prosedur perencanaan yang telah ada.

 

Untuk mampu mengerjakan sebuah rencana tata ruang kota, para mahasiswa mengacu kepada pedoman penyusunan rencana tata ruang yang dikeluarkan oleh Kepmen Kimpraswil No. 327/KPTS/2002. Peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi tata ruang juga turut dipertimbangkan. Dalam hal ini, tujuan perkuliahan adalah memperkenalkan dan melatih mahasiswa untuk melakukan proses codified planning. Dalam pengerjaannya, mahasiswa melakukan analisis dengan menerapkan pengetahuan metode yang dipelajari pada mata kuliah sebelumnya, serta ditujukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada pedoman dan standar dalam penataan ruang kota, permukiman, maupun infrastruktur.

 

Kedalaman rencana ditentukan pada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRK). Dalam hal ini, pemilihan terhadap kedalaman rencana merupakan pertimbangan strategis. Pertama, RDTRK tidak terlalu makro, sehingga mahasiswa mampu mendapatkan pemahaman mengenai hal-hal teknis menyangkut lingkungan fisik (lahan, bangunan, dan infrastruktur). Kedua, RDTRK masih merupakan “area kerja” bagi perencana, karena pada kedalaman yang lebih rinci adalah RTBL yang sudah menyangkut bangunan (pemanfaatan dan pengendalian) yang merupakan area kerja arsitek. Sementara itu, pada lingkup yang diatasnya RUTRK lebih menyerupai Rencana Tata Ruang Wilayah yang lebih makro.

 

Selama satu minggu, para mahasiswa melakukan kegiatan observasi dan pengumpulan data di lapangan. Dalam kegiatan ini para mahasiswa dihadapkan langsung dengan persoalan tata ruang: menemukenali dan mencatat, serta merumuskan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan berikutnya. Kegiatan observasi lebih menonjolkan kepada pengamatan terhadap aspek fisik dan aspek kegiatan perkotaan. Para mahasiswa menyiapkan seragkaian set observasi untuk melakukan pencatatan terhadap tata guna lahan, lingkungan bangunan, dan infrastruktur yang diprioritaskan.

 

Dari kesan yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan observasi ini, terdapat beberapa hal yang patut mendapatkan perhatian:

 

  1. Para mahasiswa lebih memfokuskan kepada hal-hal yang bersifat fisik, dibandingkan unsur-unsur lainnya: kegiatan, akses, dan kehidupan kultural komunitas
  2. Para mahasiswa lebih condong kepada penyajian fakta lingkungan, dibandingkan kemampuan mengungkapkan subjektivitas yang diperoleh dari pengamatan mandiri
  3. Kemampuan menguasai lingkungan perkotaan masih rendah yang berdampak terhadap penyampaian informasi yang salah.

 

Hal ini menunjukkan bahwa proses perkuliahan sendiri belum mampu meningkatkan sensitivitas mahasiswa terhadap lingkungan perkotaan. Seringkali mahasiswa tidak mampu  menyampaikan hal-hal yang termasuk di luar pengamatan fisik. Informasi dari lingkungan yang diperoleh memang melimpah, tetapi tidak banyak memberikan variasi terhadap aspek-aspek yang ingin direncanakan, yang termasuk di dalamnya, seperti: (1) akses di dalam maupun dari dan ke luar kota, (2) kegiatan yang berkembang, maupun (3) konteks kehidupan sosial budaya masyarakat.

 

Informasi yang berasal dari pengamatan kemudian dicek silang dengan data dari wawancara, namun sedikit sekali memberikan arti karena metode yang diterapkan kurang sistematis. Meskipun demikian, sedikit dengan sedikit seiring dengan perjalanan waktu selama mengikuti observasi di lapangan para mahasiswa ini mulai mampu memberikan deskripsi yang lebih padat terhadap lingkungan perkotaan.

 

Memperkuat Sensitivitas terhadap Lingkungan Perkotaan: Menjadikan Perencanaan Kota sebagai Proses Placemaking

 

Beranjak dari permasalahan yang dihadapi diatas, perkuliahan studio perencanaan kota harus mampu keluar dari kebiasaan selama ini. Penekanan kepada codified planning memang memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa yang akan mengerjakan rencana tata ruang kota nantinya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan Sarjana PWK adalah mampu menyusun rencana tata ruang, salah satunya rencana tata ruang kota, sehingga proses yang demikian tidak dapat diabaikan begitu saja.

 

Sayangnya, dengan lebih menekankan kepada praktik yang terstandar, mahasiswa seakan kehilangan sensitivitas mereka terhadap lingkungan perkotaan (kreativitas juga!). Tuntutan terhadap aspek fisik lebih mengemuka, padahal elemen-elemen perkotaan sangat ragam dan membutuhkan kepekaan untuk mengungkapkan makna yang tersirat di dalamnya. Sebagian besar mahasiswa membandingkan Kota Bandung dengan kota wilayah studi (dalam hal ini Temanggung) yang jelas memiliki karateristik yang berbeda, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penjajaran. Selain itu, pengamatan terhadap elemen yang membangun struktur ruang kota lebih difokuskan kepada elemen yang baru. Pola ruang pun diamati melalui batas-batas administrasi desa, yang kurang memberikan arti bagi perencanaan ruang kota dengan struktur dan pola ruang yang harus mampu diwujudkan di dalam pikiran perencana maupun dalam rencana.

 

Proses perkuliahan ini memberikan pelajaran bahwa perencanaan kota tidak dapat dilakukan sebagai business as usual. Para perencana sendiri perlu melakukan interaksi yang lebih intensif dan mulai mempertimbangkan beragam subjektivitas yang berkembang, baik yang berasal refleksi pribadi maupun masyarakat kota. Dengan demikian, perencana harus mampu menjadikan perencanaan sebagai proses placemaking yang berarti perencana perlu mengenali unsur-unsur nonfisik yang turut berpengaruh terhadap rencana. Hal ini juga ditujukan untuk merekatkan kembali perencanaan yang lebih memperhatikan masyarakat dan berorientasi kepada kehidupan yang harmonis dengan alam.

 

Salah satu solusi yang berkesan sangat naif adalah perlu merubah pola perkuliahan studio. Para dosen harus mampu menggugah rasa ingin tahu terhadap isu yang ada di perkotaan dan memberikan kerangka metode yang lebih sesuai bagi pengamatan dan penyusunan rencana. Masalahnya, hal ini sangat sulit dilakukan apabila tuntutan terhadap format rencana yang selama ini ada, sudah sangat demikian baku. Terkadang satu dengan lainnya tidak jelas bedanya dalam hal penekanan analisis maupun arahan yang dijabarkan. Perencanaan kota sebagai upaya placemaking masih jauh panggang dari api. [ ]

 

 

2008 © Gede Budi Suprayoga


Teori atau Praktek?

November 10, 2008

Di dalam perencanaan, atau lebih spesifik perencanaan kota, dapatkah kita melakukan pemisahan antara teori dan praktik? Dalam kenyataannya, pemisahan tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Dengan merentang sejarah perencanaan, John Friedmann dalam bukunya yang monumental Planning in the Public Domain mengungkapkan definisi perencanaan sebagai pemanfaatan pengetahuan metode dan teknis untuk mencari solusi dalam jangka waktu tertentu. Praktik tidak dapat dipisahkan dari teori karena memberikan paradigma dan kerangka untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam perencanaan. Dalam hal ini saya mengambil posisi bahwa antara teori dan praktik tidak dapat dipisahkan sama sekali.

 

Berawal dari Theory of Planning dan Theory in Planning

Ketegangan antara teori dan praktik sebenarnya sudah muncul ketika Faludi berbicara mengenai perbedaan antara theory of planning dan theory in planning. Pada pengertian yang pertama, perencanaan dianggap sebagai serangkaian prosedur untuk mencapai tujuan dalam perencanaan. Terdapat urutan logis perencanaan yang mesti diikuti untuk menghasilkan rencana.

 

Theory in planning mengungkapkan hal yang sebaliknya. Pertanyaan yang lebih dahulu mengemuka adalah: teori atau substansi apa yang perlu diketahui oleh perencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini perencana mencari konsep dan metode yang tepat atau semacam formula untuk menemukan solusi-solusi.

 

Theory of planning atau procedural planning dikritik karena terlalu kaku dalam mempraktikkan perencanaan dalam kenyataannya. Perencana menjalani serangkaian tahapan yang sudah mapan yang mengarahkan tindakan mereka. Procedural planning umumnya bergantung kepada aspek administratif. Perencana yang lebih pragmatis akan sangat cepat untuk menyesuaikan dengan gaya perencanaan ini. Pada konteks sebaliknya, theory in planning atau substantive planning lebih berkutat kepada pemahaman terhadap konsep dan metode yang sesuai untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Substansive planning memberikan fleksibilitas dalam merumuskan persoalan dan pemecahannya. Perencana yang cenderung idealis akan sangat menyukai pendekatan ini.

 

Dalam perkembangan selanjutnya, antara theory of planning dan theory in planning mampu berjalan beriringan. Selain mengikuti tahapan logis, perencanaan juga diisi oleh sejumlah teori dan konsep yang diambil dari ilmu-ilmu yang relevan. Selain mengembangkan serangkaian prosedur, perencana juga melakukan adopsi dan adaptasi terhadap bidang-bidang keilmuan yang terkait.

 

Menuju Perencanaan Komunikatif

Perkembangan selanjutnya, menurut teori sosial, teori dan tindakan tidaklah dapat dipisahkan. Dalam Theory of Communicative Action, bahwa gagasan-gagasan yang berkembang di kepala para ahli, yang terkait kontribusinya terhadap arah perkembangan masyarakat, tidak dapat dapat diterapkan secara mekanis. Karena para ahli yang bersangkutan perlu menjalani proses komunikatif yang berarti melihat perspektif yang ragam di dalam masyarakat. Dalam hal ini, sebuah teori tidak berbicara sendiri, namun menjadi kontekstual bagi suatu komunitas. Para ahli justru menggali lebih lanjut mengenai yang sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat.

 

Konteks teori komunikasi ini sangat relevan bagi perencanaan. Perencanaan bukanlah ilmu pasti yang terkait dengan perilaku alam dan keinginan untuk melakukan kontrol, melainkan terkait dengan pemahaman sosial mengenai cita-cita dan keinginan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena akan menjadi cara untuk menggali aspirasi masyarakat. Tidak hanya itu, seorang perencana menjadi seorang komunikator yang menyampaikan gagasan-gagasannya, namun bukan pihak yang dominan dalam prosesnya.

 

Untuk konteks saat ini di Indonesia, perencana sebagai komunikator masih berada di angan-angan. Para perencana yang termasuk ke dalam kelompok akademisi memang berperan besar dalam pemahaman-pemahaman baru baik dalam theory of planning maupun theory in planning, namun dapat dikatakan masih masih ada “jarak” dengan masyarakat atau bertindak sebagai komunikator. Meskipun pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi fitrah mereka di kehidupan akademik menjadi sangat penting untuk dikerjakan, lebih sering merupakan bagian dari pelayanan terhadap kelompok tertentu, seperti pemerintah maupun pengembang besar. Ada peluang untuk menjadikan perencanaan menjadi cara-cara untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menjadi lebih dekat dengan komunitas. Dalam hal ini saya menafsirkan praktik perencanaan sebagai upaya memecahkan masalah masyarakat sekaligus keberpihakan terhadap mereka.

 

Dengan perkembangan masyarakat yang ada sekarang yang dipahami sebagai postmodern society, seorang perencana tidak mungkin bertindak lepas dari paradigma yang memandang bahwa perencanaan seharusnya tidak menjadi instrumen untuk memproduksi metanarasi (sebuah produk rencana pada dasarnya adalah sebuah metanarasi karena sifatnya yang mengatasi wacana lain menyangkut perikehidupan masyarakat, dalam hal ini tata ruang). Perencana pun memiliki tanggung jawab untuk membentuk masyarakat secara bertanggung jawab yang dilakukan secara diskursif, bukan melalui ego keahlian. Aspirasi dari seluruh kelompok pun harus dipertimbangkan sebagai perwujudan bahwa masyarakat memiliki culture yang ragam.

 

Perencana sebagai Teoritisi atau Praktisi?

Dengan uraian di atas sesungguhnya tidak relevan lagi menanyakan apakah perencana adalah seorang teoritisi atau praktisi. Perencana haruslah seseorang yang mampu mengkaitkan antara teori dan metode untuk memecahkan persoalan-persoalan di dalam masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan politik yang ada. Bukan pekerjaan yang mudah. Dalam prakteknya, perencana memanfaatkan paradigma tertentu yang mengarahkan kepada tindakan tertentu. Saya sangat menyanyangkan apabila terdapat pendapat bahwa antara keduanya dapat dipisahkan. Saya beranggapan bahwa perencana haruslah orang yang mampu menjebatani antara teori dan metode yang diketahuinya atau harus diketahuinya untuk memecahkan persoalan.

 

Saya cenderung melihat bahwa mereka yang terlibat di dalam praktek perencanaan lupa untuk meng-update teori yang mereka miliki atau setidaknya merenung tentang apa yang mereka telah kerjakan. Saya memiliki kesan bahwa dengan memasuki dunia praktek, tidak perlu lagi berhubungan dengan teori maupun metode. Terdapat penyakit yang menghinggapi para praktisi ini, yaitu copy paste dokumen rencana satu ke rencana yang lainnya, padahal terdapat persoalan yang berbeda antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Saya menduga hal ini terjadi karena merasa ranah teori maupun metode bukanlah milik mereka.

 

Sementara itu, para akademisi perlu berperan dan terlibat dalam tindakan praktis. Mereka dapat menjadi bagian dari perubahan di dalam masyarakat atau turut melakukan proses perencanaan dapat menjadi pilihan. Dalam hal ini, perencana yang termasuk ke dalam kelompok akademisi tidak hanya sekedar berteori melainkan terlibat dalam praktik perencanaan. Dengan demikian, mereka dapat memiliki kepekaan untuk menentukan mana teori maupun metode yang tepat, serta berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan mereka pada masa mendatang.

 

 

2008 © Gede Budi Suprayoga


Chaos Planning atau Planning in Chaos?

September 17, 2008

 

 

Terdapat jargon bagi sebagian orang, “kota telah berubah”. Dalam benak sebagian besar orang, kota memiliki dinamika yang cepat. Perubahan komponen-komponennya, baik itu yang berasal dari lingkungan fisik, ekonomi, maupun budaya, seringkali tidak dapat diprediksikan. Rencana, kalau pun itu ada, biasanya dituding lebih lambat dibandingkan dengan perubahan yang tengah berlangsung tersebut.

 

Pada sisi yang lain, ”kota yang berubah” dipahami dari perubahan paradigma kita memandang kota sebagai sebuah entitas. Makna yang lainnya dari ”kota telah berubah” adalah kota dipandang sebagai lingkungan liar yang tak ramah. Apabila dalam kerangka pandang modern, kota merupakan sebagai sesuatu yang memiliki keajegan, maka dalam paradigma baru ini kota identik dengan ”ketidakteraturan”. Dalam kerangka pandang ini pula, sebuah kota dianggap dapat dikendalikan atau dikontrol sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Hal ini berbeda dengan kerangka pandang postmodern, yang melihat kota sebagai entitas kota yang chaotic dan selalu berubah.

 

Sebuah contoh untuk menggambarkan kondisi kota yang selalu berubah tersebut dapat dilihat di dalam lansekap kota. Kota senantiasa dicirikan dengan dualisme karakter: wilayah produktif – berkembang dan terpencil, pejalan kaki – wilayah padat kendaraan yang macet. Kota senantiasa menampilkan karakternya yang tidak stabil dan tidak ada yang berarti untuk waktu yang relatif lama. Perubahan pada suatu lokasi akan diikuti oleh perubahan pada titik atau area lainnya yang menciptakan adanya organisasi mandiri.

 

 

Urban chaos

 

Kota adalah mikrokosmos dan cermin masyarakat, dan budaya dalam skala besar. Jadi untuk menumbuhkan pemahaman menyeluruh tentang kota, kita harus memikirkan sebanyak mungkin, bila tidak seluruhnya, keragaman yang melahirkan kota yang kontemporer. Ide-ide konvensional tentang kota sebagai gambaran besar arsitektur (architecture-writ-large) tidak dapat dengan mudah dihubungkan dengan teori kota sebagai sistem-sistem sosial, budaya, ekonomi, dan institusi.

 

Oleh karena itu, sistem-sistem sosial tidak mudah dikaitkan dengan bentuk ruang. Pemahaman perencana diliputi oleh kompleksitas dan keragaman. Ada berbagai dimensi sosial yang harus dipertimbangkan dan memerlukan pendalaman pemahaman. Guna lahan tidak dengan sendirinya mampu menjelaskan mengenai aliran transportasi, melainkan juga karakteristik ekonomi suatu lokasi dan budaya ”berkendaraan” penduduk kota tersebut. Disamping itu, kota senantiasa adalah sebuah sistem terbuka yang menerima aliran energi, orang, dan komoditas dari sekitarnya, yang berpengaruh pula terhadap terbentuknya suatu pola guna lahan.

 

Adanya ketidakteraturan pada sebagian besar wilayah kota, maka lansekap kota dilihat dalam pemahaman geometri fraktal. Pada kenyataannya pula, kota-kota mempunyai struktur-struktur fraktal yang berbeda dimana fungsi-fungsinya saling menyerupai dirinya sendiri (self similiarity) dalam banyak keteraturan dan skala. Pemahaman terhadap geomtri fraktal ini sangat penting untuk mengamati langsekap kota yang beragam dari skala dan ukurannya.

 

 

Chaos Planning

 

Prof. Batty dari Univerity of College London berpendapat bahwa perencanaan selalu bergantung kepada pembuatan rencana geometris yang ideal yang berakar dari perencanaan kota yang muncul pada abad ke-19. Pada abad tersebut, kota-kota dilihat sebagai entitas yang tidak teratur, menyebar ke segala arah, dan kumuh. Rencana-rencana yang dibuat sangat kental dengan penentuan tatanan yang stabil dan hirakis dalam pengaturan ruang kota. Rencana geometris seperti ini, seperti yang dibuat oleh Ebernezer Howard dengan Garden City mengajukan sebuah rencana kota yang ideal dalam ukuran dan struktur, yang menurut Prof. Batty mengabaikan cara alamiah sebuah kota tumbuh:

 

”Idealized cities are simply too naive with respect to the workings of the development process and competition for the use of the space that characterises the contemporary city and degree of diversity and heterogenity that the most vibrant cities manifest.”

 

Tradisi ini masih muncul sampai saat ini, kota ditata untuk menentukan struktur dan pola ruang yang ideal, yang dirasa menjadi tujuan jangka panjang semua pihak. Apabila pada abad ke-19, pengaruh perencana kota yang visioner yang menentukan bentuk kota, maka saat ini penggunaan teknik-teknik yang terstandar dan melalui prosedur ilmiah menentukan tata ruang kota.

 

Tata ruang merupakan perwujudan ideal dari teknologi dan ilmu pengetahuan yang diaplikasikan para perencana. Struktur dibuat dengan ketat dengan memperhatikan kaitan-kaitan antar pusat menurut hirarkinya. Terdapat anggapan bahwa kota dapat dikendalikan pada masa mendatang, sehingga persoalan-persoalan seperti kemacetan akan dapat tertangani.

 

Pola ruang disusun menurut perencanaan yang deterministik. Kota dibagi habis ke dalam blok-blok peruntukan yang menentukan lokasi dari kegiatan – kegiatan utama kota. Peluang perubahan dijaga seminimal mungkin untuk mengarahkan tindakan dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota. Instrumen lain dibutuhkan untuk melakukan pengendalian seperti melakukan penertiban terhadap ”pemanfataan yang tidak sesuai”.

 

Kota ideal dalam konteks perencanaan terhadap ketidakterturan (chaos planning) memberikan karakteristik perencanaan sebagai kegiatan yang otoriter. Perencana merupakan pihak di belakang rencana yang ideal yang didesakkan ke dalam masyarakat. Di balik itu, terdapat persoalan menyangkut daya tanggap rencana terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam ruang kota. Umumnya, rencana kota sangat jarang mampu dengan cepat menangkap perubahan tersebut, sehingga akumulasi terhadap penyimpangan semakin besar. Kita dapat melihat suatu kawasan yang dilanggar oleh satu pihak akan diikuti oleh pihak lainnya yang menginginkan manfaat yang sama dari pemanfaatan ruang. Tidak sadar, rencana yang baru pun telah menjadi usang.

 

Planning in Chaos

 

Menurut Prof. Batty, kota tumbuh secara allometri – tumbuh dalam kecepatan yang berbeda – yang menghasilkan perubahan terhadap proporsi -  dan hal ini merubah keseimbangan energi yang digunakan untuk melestarikannya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai network science yang akan:

“… provides a way of linking size to the network forms that enable cities to function in different ways. The impacts of climate change, the quest for better performance, and the seemingly intractable problems of ethnic segregation and deprivation due to failures in job and housing markets can all be informed by a science that links size to scale and shape through information and material and social networks that constitute the essential functioning of cities.”

Dengan menyadari adanya keterbatasan di dalam perencanaan kota yang ideal, dalam merencanakan ketidakteraturan, maka paradigma mengenai ketidakteraturan kota mengarahkan kepada keterbatasan dari perencanaan. Dengan memahami persoalan-persoalan secara mendetil atau fungsi-fungsi dari sistem yang kompleks, kita akan melakukan intervensi lebih sedikit, tetapi dalam cara-cara yang lebih realitis.

 

 

Dengan kata lain: sebagus-bagusnya sebuah rencana, dilihat dari visi masa depan dan pemanfaatan sumber dayanya, masih lebih baik tidak ada rencana sama sekali. Disini, perencana perlu memikirkan lagi proses perencanaan kita yang selama ini yang lebih condong kepada: ”penentuan struktur dan pola ruang kota apa yang akan terbentu pada masa mendatang”, menjadi kepada: ”bagaimana rencana itu akan dipahami dan dilakukan”. Mau tidak mau, perencanaan dalam konteks paradigma chaos ini adalah model partisipatif yang luas. [ ]


Ada apa dengan Peraturan Zonasi (Zoning Regulation)?

Agustus 25, 2008

Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, yang berarti keluar dari lingkup perencanaan, yaitu peraturan zonasi. Meskipun demikian, antara perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang keduanya tidak dapat dipisahkan. Perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan komponen-komponen dari pelaksanaan penataan ruang, yang nantinya menentukan wujud dan struktur tata ruang.

Persoalan-persoalan yang Melingkupi Peraturan Zonasi

Saat ini, seringkali terjadi kesalahpahaman mengenai peraturan zonasi dengan rencana tata ruang. Banyak orang menganggap, terutama para profesional, bahwa pengerjaan rencana tata ruang dan peraturan zonasi adalah sama. Oleh karenanya, pengerjaan keduanya disatukan. Padahal, jelas disebutkan bahwa antara keduanya berbeda. Peraturan zonasi (zoning regulation) ditujukan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, sementara itu, rencana tata ruang masuk ke dalam lingkup perencanaan yang merupakan proses untuk menentukan struktur dan pola ruang. Dalam Ketentuan Umum UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian peraturan zonasi sama sekali tidak disebutkan. Hal ini sama sekali tidak mengherankan karena instrumen-instrumen lainnya dalam konteks pengendalian pun tidak diuraikan lebih lanjut. Namun, dalam penjelasan umum angka 6, peraturan zonasi dijelaskan sebagai:

Ketentuan yang mengatur tentang tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.”

Pada penjelasan pasal 36 ayat 1 disebutkan:

“Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci ruang.”

Dalam pengertian ini, peraturan zonasi dibuat sebagai penjabaran dari zona peruntukan yang termuat di dalam rencana rinci, yang merupakan pengaturan terhadap pemanfaatan ruang dan pengendaliannya. Apa yang disebut sebagai rencana rinci? Rencana rinci tediri atas:

  1. Rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
  2. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
  3. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota, dan rencana tata ruang kawasan strategisnya.

Hanya saja, terdapat ketentuan yang menyatakan rencana detail tata ruang didasarkan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. Hal ini didasarkan atas interpretasi terhadap Pasal 14 ayat (6) UU No. 26 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa:

“Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.”

Dengan demikian, terdapat kesulitan untuk menerjemahkan dalam lingkup mana sebaiknya peraturan zonasi diterapkan. Pasal 14 (6) ini memberikan arahan bahwa peraturan zonasi hanya meliput kepada tata ruang kabupaten/kota. Sementara itu, pada Pasal 36 ayat (2) disebutkan peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Kebingungan mulai muncul dari ayat selanjutnya (Pasal 36 ayat 3) yang menyebutkan bahwa peraturan zonasi ditetapkan peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional, peraturan daerah propinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem propinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi. Apakah ini berarti bahwa nasional dan propinsi juga memiliki peraturan zonasi? Apakah muatan peraturan zonasi yang terdapat dalam RTRWN, RTRWP, RTRWKabupaten/Kota, dan rencana rinci dapat dibedakan? Apabila benar ada demikian, apa saja muatan dari peraturan zonasi yang disusun oleh nasional dan propinsi? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis seperti: bagaimana menyusun amplop ruang pada kedalaman sistem nasional dan propinsi?

Pertanyaan-pertanyaan di atas tentu saja membingungkan bagi mereka yang akan menyusun peraturan zonasi. UU Penataan Ruang menetapkan adanya istilah “indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional” untuk arahan pengendalian pemanfaatan ruang pada tingkatan RTRWN dan RTRWP, “ketentuan umum peraturan zonasi” untuk RTRWKabupaten/Kota dan arahan peraturan zonasi untuk RTR Kaw. Metropolitan/Megapolitan, dan Agropolitan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengani: apa perbedaan peraturan zonasi tersebut dengan yang disusun dari rencana rinci tata ruang? Persoalan lainnya adalah: siapa yang menetapkan peraturan zonasi untuk RTR Kaw. Metropolitan/Megapolitan/Agropolitan?

Pertanyaan-pertanyaan di atas memerlukan ketetapan yang mengatur pelaksanaannya secara lebih operasional. Saat ini saja, sudah terdapat “suara-suara” untuk melakukan revisi terhadap UU Penataan Ruang, sehingga pemahaman yang “membingungkan” di atas dapat diperjelas.

“Kebiasaan-Kebiasaan” dalam Menyusun Peraturan Zonasi

Saya sebutkan dengan “kebiasaan-kebiasaan” disini adalah praktik yang umum diterapkan dalam menyusun peraturan zonasi, terlebih yang diinterpretasikan di kalangan akademisi di PWK – ITB.

Dalam kaitannya dengan pengendalian pemanfaatan ruang, Denny Zulkaidi, salah satu anggota Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota Institut Teknologi Bandung (KK PPK – ITB), menempatkan peraturan zonasi sebagai perangkat utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Di bawahnya terdapat perangkat insentif dan disinsentif, perizinan, dan sanksi. Dalam pernyataan UU Penataan Ruang, keempat instrumen tersebut (termasuk peraturan zonasi dibuat sejajar), namun pertimbangan praktis bahwa ketiga perangkat yang disebut belakangan didasarkan atas peraturan zonasi. Hal inilah yang menyebabkan peraturan zonasi berkesan dominan dan perlu mendapat perhatian lebih dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut memang tidak salah, namun dalam hemat sama, perizinan pun dapat dilakukan tanpa menunggu disusunnya peraturan zonasi, melainkan mengacu kepada rencana. Namun, apabila peraturan zonasi telah ada, maka keterkaitannya dengan perizinan menjadi tidak terhindarkan lagi.

Lebih mudah memahami penyusunan peraturan zonasi dalam kaitannya dengan penyusunan rencana rinci (atau RDTR Kawasan Perkotaan). Dalam praktiknya, keduanya (rencana dan peraturan zonasi) dapat dilaksanakan bersamaan dalam penyusunannya. Hal ini dapat menghemat biaya penyusunan RDTRK dan peraturan zonasi, karena ada bagian-bagian yang overlap. Peraturan zonasi berisi: guna lahan, intensitas bangunan dan tata massa, dan aturan pemanfaatan ruang. Dua hal pertama yang disebutkan sebelumnya merupakan bagian yang harus ada di dalam RDTRK. Dalam konteks selanjutnya, antara rencana rinci kota dan peraturan zona dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RDTRK dan rencana yang lebih teknis (RTRK / RTBL). Pelaksanaan survei lapangan akan lebih menghemat waktu dan biaya apabila dilaksanakan secara berbarengan, namun tetap keduanya adalah entitas yang berbeda.

Di berbagai negara, peraturan zoning terdiri dari dua unsur, yaitu zoning text/zoning statement dan zoning map. Zoning map berisi aturan-aturan (atau menjadi sisi dari regulasinya), yang menjelaskan mengenai tata guna lahan dan kawasan, pemanfaatan yang diizinkan dan diizinkan dengan syarat, standar pengembangan, minumum lot requirement, dll.. Sementara itu, zoning map berisi pembagian blok peruntukan dengan ketentuan aturan untuk tiap blok peruntukan. Selain itu, zoning map menggambarkan mengenai tata guna lahan dan lokasi tiap fungsi lahan dan kawasan. Dalam praktiknya peta zonasi dibuat dalam kode zonasi yang digambarkan dalam bentuk huruf dan angka. Kuncinya adalah membuat sistem pengkodean yang konsisten yang dapat dengan mudah diingat dan dibaca.

Dilihat dari rincian materi yang diatur, dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Kegiatan yang diperbolehkan
  2. Kegiatan yang dilarang
  3. Aturan khusus untuk kegiatan
  4. Kegiatan tambahan dan aturannya
  5. Kegiatan bersyarat dan aturannya
  6. Pengecualian khusus
  7. Ketentuan luas persil
  8. Ketentuan luas pekarangan (sempadan depan, samping, belakang)
  9. KDB maksimum
  10. Luas minimum/maksimum lantai bangungan
  11. Batas tinggi bangunan
  12. Variansi

Sebagai kritik atas teknik peraturan zonasi yang kaku, maka terdapat varian zoning yang berkembang. Teknik-teknik tersebut tidak akan dibahas lebih lanjut disini karena beragam sesuai kebutuhan. Intinya, bahwa persepsi zoning sangat ketat dan sukar diubah, tidaklah benar. Zonasi mengalami revisi dengan mengikuti tahapan proses pengubahannya. Pertimbangan-pertimbangan lokal pun akan sangat banyak mewarnai persoalan: kapan diperlukan revisi? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang mengajukan?

Kesimpulan

Pemahaman tentang peraturan zonasi merupakan sesuatu yang relatif baru. Banyak sekali persoalan-persoalan terkait peraturan perundangan yang mengatur mengenai penyusunannya, disamping persoalan-persoalan praktis di lapangan. Dengan disebutkannya secara eksplisit di dalam UU Penataan Ruang, maka mau tidak mau pengerucutan terhadap pemahaman mutlak diperlukan. Oleh karena itu, saat ini praktik di lapangan berpotensi akan sangat beragam diseusikan dengan interpretasi masing-masing konsultan tata ruang. Begitu juga dengan instansi terkait yang memerlukan penyusunan peraturan zonasi. Tulisan ini hanya memberikan overview perihal persoalan-persoalan tersebut, meskipun akan banyak pertanyaan yang mengikuti. Tulisan ini dapat menjadi pemicu untuk lebih mendiskusikannya bersama-sama. [ ]


Perencanaan Kota yang Ramah Anak

Juli 25, 2008

Setiap tanggal 23 Juli, anak-anak Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional ini, selain disertai dengan acara seremonial, seharusnya mengingatkan semua orang akan hak-hak anak Indonesia.

 

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima konteks bagi penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu: agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus. Selama ini, perencanaan kota berkesan absen terhadap pemenuhan hak-hak anak ini. Ada anggapan bahwa hak-hak anak tersebut, seharusnya telah dipenuhi oleh orang tua yang berkewajiban untuk membesarkan dan memelihara mereka.

 

Dengan ditetapkan UU PA tersebut, hak-hak anak telah menjadi kewajiban publik (masyarakat dan Negara) untuk pemenuhannya. Tidak terkecuali bagi perencana kota yang selama ini berkutat dalam kepentingan publik. Program penyediaan infrastruktur ibu dan anak perlu mendapatkan perhatian, terutama untuk menumbuhkan anak-anak yang sehat dan berkualitas. Disamping itu, memuka akses bagi anak-anak untuk berkegiatan: rekreasi, bermain, dll tentu harus dijamin dalam rencana kota yang “ramah anak”

 

 

Apa itu Kota yang Ramah Anak?

 

Kota ramah anak adalah kota yang menjamin pemenuhan terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut, yaitu:

1. Identitas diri dan status kewarganegaraan

2. Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

3. Pendidikan

4. Berpartisipasi sesuai dengan perkembangan mental dan tingkat kecerdasan

5. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, berkreasi, dan berekreasi.

 

Dalam pemenuhan terhadap identitas diri, sebuah kota yang ramah anak harus membuka akses yang seluas-luasnya bagi anak untuk mendapatkan kemudahan layanan administrasi. Pemerintah kota yang tanggap menjamin anak-anak yang dilahirkan di kota tersebut mendapatkan sertifikat kelahiran.

 

Pemenuhan terhadap kesehatan dan jaminan sosial diwujudkan sejak anak di dalam kandungan. Artinya, sang Ibu yang sedang mengandung harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengakses layanan kesehatan. Seringkali ada kesulitan untuk keluarga yang berasal dari kelompok miskin perkotaan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau. Dengan demikian, perlu layanan kesehatan yang memudahkan keluarga dari kelompok miskin untuk memeriksakan kehamilan, mengobati anak mereka yang sakit, dan maupun penyuluhan terhadap pentingnya kesehatan.

 

Untuk kota metropolis, seringkali keluarga miskin sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas di sekitarnya karena segregasi sosial dan spasial. Layanan kesehatan yang berkualitas di pinggir kota dilayani di dalam kawasan permukiman baru yang dikelola oleh swasta. Sementara itu, layanan kesehatan yang berkualitas lainnya hanya dapat dijangkau di pusat kota yang memerlukan layanan transportasi kota untuk mendapatkannya. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan yang integratif yang mengkaitkan antara layanan kesehatan dengan transportasi yang terjangkau bagi warga perkotaan.

 

Sekolah-sekolah di perkotaan, meskipun dengan kondisi yang tidak sama kualitasnya, memberikan akses yang kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Memang ada perbedaan yang tajam antara sekolah swasta yang menarik bayaran tinggi dengan sekolah negeri di perkampungan miskin. Dalam hal ini, peningkatan kualitas sekolah perlu dilakukan melalui program-program yang mementingkan pemerataan atas kualitas, seperti subsidi terhadap sekolah-sekolah negeri maupun swadaya yang terdapat di perkampungan.

 

Akses geografis terhadap sekolah pun perlu mendapatkan perhatian. Lokasi-lokasi sekolah ditempatkan berdekatan dengan lingkungan permukiman bagi penduduk yang dilayaninya dan layanan transportasi yang dengan mudah dapat diakses oleh anak-anak. Anak-anak dapat berjalan kaki di pedestrian yang terjaga kualitas fisik dengan desain yang “ramah” bagi fisiologis anak. Selain itu, lalu lintas di sepanjang permukiman menuju sekolah “disituasikan” sedemikian rupa sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak ketika bersekolah.

 

Adanya segregasi spasial antara “gated communities” dan perkampungan di sekitarnya tidak memungkinkan anak-anak bersekolah di lingkungan yang dibatasi tersebut, selain daya beli mereka terhadap sarana pendidikan kurang memadai. Hal ini memperlihatkan bahwa di antara anak-anak sendiri mengalami diskriminasi terhadap akses layanan pendidikan. Kota yang ramah anak jelas mengurangi kemungkinan adanya diskriminasi ini.

 

Partisipasi anak menjadi penting dalam kota yang ramah anak. Anak memperoleh kemungkinan-kemunkinan untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan kebutuhan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi haknya.

 

Selama ini, perencanaan kota absen dari pelibatan anak dalam menentukan arah rencana kota. Dengan anggapan, suara anak telah diwakilkan oleh orang tua mereka. Selain itu, “perwakilan” anak di lembaga legislatif, selama ini secara formal tidak ada, karena anak tidak memiliki hak pilih. Dalam berbagai rentang kecerdasan anak, perencana kota dapat mendekati “anak” melalui berbagai teknik perencanaan yang disesuaikan. Dalam hal ini, anak dijadikan salah satu informan dan stakeholder bagi arah rencana kota. Beberapa negara di Eropa mencoba menjajagi pendapat anak mengenai kota mereka melalui mengajak mereka menggambar atau mengekspresikan gagasan mereka terhadap visi kota. 

 

 

Menemukan Ruang bagi Anak Bermain

 

Anak juga memiliki hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, berkreasi, dan berekreasi. Secara tegas disebutkan di dalam UU PA bahwa pemerintah berperan memberikan dukungan terhadap sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, dan tempat rekreasi.

 

 

Kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong penyediaan ruang bermain untuk permukiman baru seringkali tidak iikuti oleh developer properti. Seringkali pula disediakan ruang-ruang kosong, yang digunakan untuk lapangan bermain tanpa ditujukan secara khusus untuk bermain anak. Ketika digunakan untuk bermain, anak-anak harus bersaing dengan orang dewasa yang juga menggunakannya untuk berkumpul dan berolahraga. Selain itu, ruang-ruang kosong tersebut sebenarnya merupakan akal-akalan developer untuk mengelabui dinas teknis kota mengenai persyaratan ruang terbuka publik. Untuk beberapa lama kemudian, ruang-ruang kosong tersebut dijual oleh pengembang untuk pengembangan perumahan lebih lanjut. Tidak mengherankan, ditunjang dengan fasilitas bermain yang memadai di rumahnya, anak-anak di perumahan terencana seringkali beralih ke permainan indoor yang sedikit sekali menggunakan aktivitas fisik dan mengasah kemampuan bersosialisasi.

 

Kondisi yang berbeda di permukiman kumuh, anak-anak bermain di berbagai ruang kosong yang tersedia, baik itu halaman rumah, pinggiran sungai, jalan, dll. Tidak jarang, anak-anak tersebut bermain di jalan yang ramai dengan lalu lintas yang sangat membahayakan keselamatan.

 

Halaman sekolah dapat menjadi ruang bermain anak yang mudah diperoleh. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan mengenai kewajiban bagi satuan pendidikan (sekolah-sekolah) untuk memliki sarana, salah satunya, tempat olahraga. Melalui Permendiknas No. 24 / 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMU/MH mewajibkan sekolah-sekolah memiliki sarana bermain/olahraga yang memenuhi standar tertentu, diantaranya:

 

1. tempat bermain / berolahraga memiliki rasio luas minimum 3 m2 / peserta didik

2. tempat bermain / berolahraga sebagian ditanami  pohon penghijauan

3. tidak mengganggu proses pembelajaran

4. tidak digunakan sebagai tempat parkir

5. sarana yang disediakan distandarkan

5. ruang bebas yang memiliki permukaan yang datar, drainase yang baik dan tidak terdapat pohon, saluran air, dan benda-benda yang mengganggu.

 

Sayangnya, tidak seluruh sekolah mampu memenuhi standar tersebut. Hal ini sangat bergantung dari ketersediaan lahan dan dana yang mampu disediakan oleh pemerintah kota untuk memenuhi standar tersebut. Rasionalisasi terhadap pemanfaatan ruang kota dalam bentuk efisiensi pemanfaatan lahan mendorong “mahalnya” lahan di perkotaan, sehingga penyediaan untuk sarana bermain ini tidak menjadi prioritas.

 

Perencanaan Kota yang Ramah Anak

 

Bagaimana perencanaan kota yang ramah anak? Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan struktur dan pola ruang. Untuk lingkup perkotaan, bahwa pembentukan struktur ruang dilakukan dengan menetapkan hirarki bagi penyediaan ruang publik. Pada skala perkotaan dilayani oleh ruang publik yang disediakan oleh pemerintah kota, yang meliputi: taman kota pada skala metropolitan sampai dengan kota. Pada tingkat lingkungan permukiman (RT/RW) dilayani oleh ruang terbuka, berupa lapangan bermain anak dan taman lingkungan.

 

Kota ramah anak adalah yang juga memiliki prasarana pergerakan yang “ramah” bagi anak. Dalam pengertian ini, anak dapat menggunakan pedestrian dan angkutan umum yang tidak mengancam keselamatan anak. Selain itu, jalan-jalan yang padat dengan lalu lintas dilengkapi dengan jembatan penyebarangan yang disediakan pada area-area yang sering dikunjungi oleh anak, seperti taman kota dan sekolah-sekolah. Mobilitas anak di dalam kota harus mampu menciptakan rasa aman melalui perancangan kawasan yang melindungi anak dari kejahatan, seperti pengawasan dari orang dewasa setiap saat.

 

Kota yang ramah anak adalah yang memberikan layanan kesehatan yang mudah terjangkau, baik dari segi lokasi maupun segi finansial keluarga. Penyusunan hirarki layanan dibuat untuk menciptakan agar layanan kesehatan ini dapat dijangkau secara geografis. Untuk menciptakan layanan kesehatan yang murah dan berkualitas, pemerintah kota harus memiliki kewajiban untuk menyediakannya.

 

Partisipasi dalam proses perencanaan juga perlu melibatkan anak-anak. Anak-anak dapat berkontribusi terhadap penyusunan rencana kota, sehingga aspirasi mereka pun dapat ditampung dalam rencana kota. Untuk anak-anak yang mendekati remaja, anak-anak ini memiliki pendapat mandiri terkait dengan keinginan maupun visi mereka terhadap arah pembangunan kota ke depan. Meskipun begitu, diperlukan kehatian-hatian perencana untuk menggali aspirasi anak disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka, melalui teknik yang accessible bagi anak.

 

Kota yang ramah anak adalah kota yang memungkinkan anak untuk menggunakan waktu luangnya secara leluasa. Penyediaan ruang bermain dan berekreasi yang memadai di sekitar lingkungan akan memungkinkan hal ini, untuk berbagai tingkat perkembangannya.

 

Kapan kota-kota di Indonesia dapat dikategorikan sebagai ramah anak?

 

 

2008 © Gede Budi Suprayoga


Mencari “Area” Perencanaan Kota dalam Menghadapi Krisis Energi

Juli 15, 2008

Kota memerlukan energi dalam setiap proses kegiatannya, seperti: transportasi, industri, komersial, infrastruktur, permukiman, dll. Kota “mengumpulkan” sekaligus melepaskan energi ke lingkungan yang dalam beberapa hal menciptakan tekanan yang besar terhadap lingkungan dan menimbulkan dampak-dampak tertentu. Jika terdapat model pemanfaatan energi, kota-kota memiliki tingkat konsumsi energi dibandingkan perdesaan. Dalam konsep ecological footprint, kota memiliki footprint yang lebih besar dibandingkan dengan kawasan perdesaan. Ecological footprint merupakan istilah untuk melihat konsumsi rata-rata warga kota yang dikonversikan ke dalam lahan produktif, termasuk dalam hal energi. Urbanisasi merupakan proses yang memerlukan asupan energi yang cukup besar.

Konsumsi energi cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, kegiatan, dan luasnya kawasan perkotaan. Dengan tingginya harga minyak dunia, keperluan energi sebagian besar penduduk perkotaan semakin sulit dipenuhi, terutama bagi mereka yang berpendapat rendah. Saat ini kita disuguhi dengan pemandangan semakin tingginya antrian warga kota untuk mendapatkan minyak tanah keperluan sehari-hari. Semakin menurunnya produksi minyak dalam negeri dan tingginya harga minyak dunia, kota-kota di Indonesia mengalami kondisi yang disebut sebagai “krisis energi”. Sayangnya, kota-kota kita tidak siap dengan kondisi krisis ini. Tulisan ini mendiskusikan bagaimana perencanaan kota dapat berkontribusi dalam menghadapi krisis energi.

Pendahuluan

Harga minyak dunia jelas memberikan tekanan terhadap kelangsungan sumber energi kota-kota di Indonesia. Antara tahun 1947 – 2007, telah terjadi dua kali shock dalam harga minyak dunia, yaitu periode 1979 – 1981 dan periode 2001 – 2007. Pada tahun awal tahun 2008, harga minyak dunia telah menyentuh angka US$ 110 yang jelas memberikan tekanan terhadap APBN. Di antara dua periode tersebut, periode terakhir yang paling memberatkan. Pada periode yang pertama Indonesia masih memproduksi minyak bumi dan termasuk ke dalam Negara-negara APEC. Bonanza minyak menyebabkan pemerintah memiliki kelebihan dana untuk pembangunan dalam negeri. Sementara pada periode kedua, Indonesia bukan lagi menjadi ekportir minyak bumi, melainkan telah menjadi net importir. Kondisi ini semakin memberatkan karena lambatnya antisipasi terhadap kekurangan BBM di dalam negeri untuk berbagai keperluan, seperti: pembangkit listrik yang sangat dibutuhkan industri.

Dalam kondisi yang terdesak tersebut, masyarakat diminta untuk menghemat penggunaan energinya. Isu penggunaan energi di Indonesia yang sangat boros barangkali telah menjadi cerita lama. Tetapi, apabila dicermati secara mendalam, penggunaan energi per kapita masih tergolong sangat rendah. Namun, intensitas energi di Indonesia termasuk yang paling tinggi di ASEAN. Intensitas energi merupakan ukuran efisiensi penggunaan energi berdasarkan kinerja ekonomi suatu negara. Semakin tinggi intensitas energi, berarti harga energi relatif tinggi dibandingkan dengan besaran PDB Negara tersebut. Selain itu, intensitas energi memperlihatkan kemampuan Negara tersebut untuk memanfaatkan energi bagi kegiatan-kegiatan produktif. Intensitas energi yang tinggi memperlihatkan tingginya jumlah energi yang “terbuang” bagi kegiatan-kegiatan non-produktif (ekonomi). Dalam perbandingannya dengan negara lain, intensitas energi di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia, sementara konsumsi energi per kapita masih tergolong rendah. Dalam Gambar B, terlihat bahwa negara-negara maju cenderung lebih mampu untuk melakukan menekan intensitas energinya (Jepang, OECD, Amerika Utara, dan Jerman). Padahal, konsumsi energi di Negara-negara tersebut sangat tinggi, terutama untuk menyokong industri di dalam negerinya.

Gambaran situasi di atas memperlihatkan bahwa kota-kota di Indonesia perlu bersiap menghadapi krisis energi, di samping melakukan efisiensi internal dalam pemanfaatan energi. Terutama, kota-kota Indonesia terus-menerus mengalami sprawl yang meluas, tingkat primacy dapat digolongkan cukup besar. Kota-kota di Negara maju, seperti Amerika Serikat telah menerapkan berbagai program sebagai upaya mengatasi krisis energi di negaranya.

Kota-kota di Indonesia: Sebuah Gambaran bagi Pemanfaatan Energinya

Di bawah ini disampaikan berbagai indikator penggunaan energi di perkotaan, di antaranya: fisik, demografi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Tidak adanya studi yang secara khusus membahas keterkaitan antara karakteristik fisik, demografi, sosial ekonomi, dan sosial budaya kota-kota di Indonesia membuat ulasan di bawah ini sekedar gambaran kasar. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada saat ini tidak disadari basis data yang memadai dan berkesan terburu-buru.

Dilihat secara demografis, selama dua dekade terakhir, Indonesia mengalami proses urbanisasi yang lebih lambat dibandingkan dengan kota-kota lain di Asia Tenggara (IGES, 2004). Terdapat pula kecenderungan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan. Namun demikian, tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan enam kali lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di perdesaan. Seiring dengan penurunan pertumbuhan penduduk nasional, yang terjadi adalah pertumbuhan penduduk perdesaan yang negatif. Ada dua hal yang memungkinkan hal tersebut: migrasi penduduk ke perkotaan dan perubahan status area perdesaan menjadi perkotaan. Seiring dengan kecenderungan demografi tersebut, persentase penduduk di kota (bukan perkotaan) meningkat hingga mencapai 42 % pada tahun 2000.

Apabila melihat dari perspektif urban metabolism, kota dengan konsentrasi penduduk yang semakin meningkat memerlukan pengelolaan sumber daya yang memperhatikan asupan sumber daya yang dapat diperoleh dari wilayah sekitarnya yang cenderung semakin bertambah. Dalam istilah Mathis Wackernagel dan William Rees (1996), kota dengan asupan sumber daya (energi, lahan, makanan, jasa, dan jasa) memiliki footprint yang luas. Dengan demikian, kota membutuhkan berlangsungnya aktivitas dengan cara mengekspor air, energi, dan pangan dari wilayah sekitarnya. Sementara itu, penggunaannya di kawasan perkotaannya sendiri masih belum efisien. Penggunaan energi makin yang meningkat seiring dengan penambahan konsentrat gas rumah kaca di udara yang berasal dari kegiatan transportasi dan industri. Studi menunjukkan bahwa Jakarta hanya memperoleh udara bersih sebanyak 6 hari dalam setahun (Husein, 2006).

Apabila dicermati dari pertumbuhan ekonomi, terdapat kecenderungan bahwa lonjakan dalam pertumbuhan nasional diikuti oleh fluktuasi dalam pertumbuhan permintaan energi. Data statistik berikut menunjukkan bahwa kota besar dan metropolitan yang merupakan merupakan “mesin” bagi pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada masa krisis mengalami penurunan yang sangat drastis, dan masih tertinggal sampai dengan tahun 2002. Salah satu spekulasi yang dapat dikemukakan adalah terjadinya pemborosan dan produktivitas yang menurun pada kota-kota tersebut. Melihat kepada pola pertumbuhan kota besar dan metropolitan di Indonesia, tidak berlebihan apabila disimpulkan bahwa permintaan konsumsi energi terkonsentrasi di kota-kota besar dan metropolitan.

Gambar C menunjukkan kaitan antara pertumbuhan PDB dengan pertumbuhan konsumsi energi nasional. Pola grafik antara keduanya menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi energi mengikuti pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, nampak bahwa pada masa krisis 97/98 penurunan PDB jauh lebih drastis dibandingkan dengan penurunan konsumsi energi dan sebaliknya pada masa pemulihan kenaikan konsumsi jauh lebih tinggi daripada kenaikan PDB dan kemudian terjadi lagi penurunan konsumsi energi per kapita sejak 1999 sampai 2003 hingga di bawah angka 1993-1994. Dengan demikian, kota-kota besar dan metropolitan merupakan kota yang mempengaruhi konsumsi energi secara nasional karena dampak yang ditimbulkan oleh fluktuasi perekonomian kota tersebut terhadap konsumsi energi. Kesimpulan ini ditarik melalui analogi bahwa penggerak utama perekonomian sebelum krisis ekonomi adalah kota-kota metropolitan dan besar. Seiring dengan surutnya pertumbuhan ekonomi di kota-kota tersebut maka pertumbuhan konsumsi energi pun menurun. Kesimpulan ini pun harus disikapi secara berhati-hati karena adanya pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak yang mengurangi konsumsi BBM secara nasional. Selama belum terdapat statistik yang memilah konsumsi antara perkotaan dan perdesaan, maka kesimpulan ini sifatnya tentatif.

Pertumbuhan kota yang ke segala arah umumnya terjadi di beberapa perkotaan di Indonesia. Kota-kota tumbuh dengan cepat menciptakan fenomena urban primacy. Kehadiran kota-kota metropolitan merupakan bukti dari terjadinya fenomena tersebut. Indonesia memiliki lima metropolitan dengan kecenderungan pembangunan acak ini (Gardiner dan Gardiner, 2006). Beberapa di antara metropolitan tersebut memiliki daerah pusat yang telah jenuh (Samiaji, 2006) sehingga pembangunan mengarah ke pinggiran, terutama untuk permukiman. Pengembangan kota baru pun dilakukan. Kritik terhadap pola pembangunan berbagai kota baru ini adalah jaraknya yang terlalu dekat dengan kota inti (< 20 km). (Kota baru yang tumbuh ternyata belum mandiri dan masih terikat dengan kota inti yang mendorong perjalanan komuting.) Perjalanan komuting yang dilakukan selama ini memakan biaya yang mahal bagi kelas-kelas pekerja. Dari sudut pandang ekologis, kondisi ini mencerminkan kota yang boros energi dan tidak ramah lingkungan.

Gambar D disamping memperlihatkan pertumbuhan penduduk di metropolitan Jakarta dan sekitarnya lebih condong mengarah ke sepanjang koridor Bogor dan Cianjur (ke selatan). Tercatat pula pada tahun 2005, terdapat 1.026 desa yang dapat dikategorikan sebagai urbanized dan 798 desa yang tetap tergolong rural. Kondisi ini menunjukkan menciptakan kawasan-kawasan pinggiran dengan aktivitas tinggi, seperti kawasan peri-urban. Sementara itu, konsentrasi penduduk tertinggi terletak di kota pusat atau Jakarta karena konsentrasi kegiatan ada di sana. Terdapat kaitan yang tidak menguntungkan antara pembangunan perkotaan dengan pola menyebar dengan jaringan dan layanan transportasi yang buruk, yang mendorong penggunaan kendaraaan pribadi yang tinggi. Kemacetan, tingkat polusi yang tinggi, dan pemborosan energi adalah dampak-dampak merugikan yang ditimbulkan, antara lain oleh kegiatan komuting dan penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi. Pola perkembangan fisik perkotaan ini menjadi indikator bahwa kota-kota besar semakin tidak ramah lingkungan.

Kemana Kota-kota Kita akan Melangkah?: Mencermati Kebijakan Energi Nasional di Perkotaan

Salah satu “kegagapan” pemerintah pusat dalam menyikapi krisis energi adalah tidak adanya kebijakan dalam skala kota dan perkotaan yang mampu diterapkan dengan efektif. Padahal, tidak hanya pemerintah pusat yang disibukkan dengan masalah “energi” ini. Saat ini kita menemukan antrian warga kota yang akan memperoleh minyak tanah. Krisis energi ini merupakan “bom waktu” bagi pemerintah kota bagi penciptaan kestabilan ekonomi dan sosial di daerahnya. Keresahan sosial (social unrest) yang meningkat menciptakan biaya-biaya sosial yang barangkali melebihi tanggungan APBN untuk subsidi masyarakat miskin.

Di sini lain, pemerintah kota tidak pernah mandiri dalam pengelolaan energinya. Pengelolaan energi dianggap sebagai urusan bukan wajib dan dalam kenyataannya memang demikian (lihat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Kondisi ini menyebabkan pemerintah kota berkesan wait and see terhadap krisis energi yang tengah berlangsung. Kebijakan yang berkesan saling lepas, tidak terkait satu sama lain, dan kurangnya sosialisasi menyebabkan persoalan energi di perkotaan semakin mengkhawatirkan. Dalam uraian di atas terlihat bahwa kota merupakan salah satu konsumen energi terbesar seiring dengan pertumbuhan demografi dan fisiknya.

Kondisi yang berbeda dapat ditemukan di negara yang lebih maju, seperti Amerika Serikat. Setiap negara negara bagian (state) memiliki kemandirian dalam pengelolaan energinya. Tidak heran, apabila masing-masing negara bagian dan county (setingkat kabupaten/kota) memiliki kebijakan operasional terkait dengan energi, seperti: program efisiensi dan diversifikasi energi, maupun rancangan teknologi inovatif. Program penghematan energi telah diintegrasikan ke dalam sektor-sektor yang selama ini boros terhadap energi, seperti transportasi dan industri. Sebagian besar negara bagian beserta tingkatan di bawahnya memiliki suatu rencana pengembangan energi untuk mengantisipasi krisis energi yang dihadapi. Kondisi yang sangat berbeda dialami di negeri ini yang daerahnya sangat dimanjakan dengan subsidi BBM dan pasokan energi yang diurus oleh satu Badan Usaha Milik Negara (Pertamina).

PP No. 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan pada pasal 7 (4) bahwa urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintah daerah. Namun demikian, urusan tersebut masih berupa pilihan yang artinya tidak wajib dilaksanakan karena disesuaikan dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki oleh daerah. UU ini memberikan penafsiran bahwa daerah tidak perlu susah payah dalam urusan pengelolaan energi.

Terbitnya Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, memperlihatkan tekad pemerintah untuk menjaga keamanan pasokan dalam negeri yang dicapai melalui pengurangan elatisitas energi lebih kecil dari satu dan meningkatkan penggunaan energi non-fosil. Perpres ini kemudian ditindaklanjuti dengan Inpres No. 1 dan 2 Tahun 2006 untuk mendorong kebijakan energi nasional tersebut pada tingkat daerah, terutama pada penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif, meskipun pada tingkatan penyediaan dan sosialisasi pemanfaatan sumber energi alternatif. Seringkali, daerah kota-kota bukanlah daerah penghasil energi, sehingga ketergantungan terhadap wilayah luarnya sangat tinggi. Pengembangan energi alternatif sangat tepat ditindaklanjuti, terutama dengan pemanfaatan energi dari alam, seperti angin dan matahari.

Dalam UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, secara tegas dinyatakan krisis energi merupakan perhatian bersama dan diatasi melalui kerja sama berbagai pihak, sebagaimana halnya dua Inpres sebelumnya. Pemerintah Daerah dituntut menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang nantinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Masyarakat juga didorong partisipasinya dalam penyusunan RUED. Secara khusus, dalam bidang ketenagalistrikan, melalui UU No. tentang Ketenagalistrikan, daerah telah sejak semula dituntut untuk menyusun rencana umum ketenagalistrikan di daerahnya. Entah mengapa, tidak banyak daerah yang menindaklanjuti UU tersebut. Tidak hanya itu, kewenangan pemerintah daerah dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 26 UU Energi, yang di antaranya adalah penetapan kebijakan pengelolaan energi di wilayahnya.

Dalam UU Energi pula disebutkan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan dan meningkatkan energi baru dan energi terbarukan. Pemerintah daerah dapat mendorong investasi dalam kedua bidang tersebut melalui insentif bagi badan usaha yang tertarik dalam bidang tersebut. Laporan Clean Edge (2007) memperlihatkan peluang pasar biofuel di dunia tahun 2006 mencapai 20,5 miliar dollar AS. Beberapa daerah di Indonesia, telah mengembangkan biofuel ini, misalnya di Cirebon dan di Riau. Jelas sekali, kebijakan ini belum menyentuh kawasan perkotaan dengan dominasi kegiatan terbangun. Koordinasi dalam pengembangan energi terbaharukan ini pun masih lemah.

Dalam konteks pengelolaan energi, konservasi energi perlu dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, dan masyarakat. Dengan kewajiban untuk melakukan konservasi energi, pemerintah kota harus turut mendorong penghematan dan efisiensi energi yang berlangsung di dalam industri dan oleh masyarakat, serta memberikan insentif bagi mereka yang berhasil melakukan kegiatan konservasi energi ini. Perangkat kebijakan yang ada di daerah saat ini masih minim dalam kegiatan konservasi ini.Menurut UU Energi pula, penelitian dan pengembangan penyediaan dan pemanfaatan nergi merupakan kewajiban pemerintah daerah. Konteks “penghematan energi” ini yang sedikit mengkhawatirkan karena kota-kota kita masih rendah produktivitas ekonominya. Apabila penghematan dilakukan secara membabi buta, maka akan dikhawatirkan kelangsungan ekonomi kota akan terancam.

Disini terlihat bahwa, kota-kota di Indonesia tidak siap dengan situasi krisis energi yang tengah berlangsung. Padahal, kota termasuk yang paling boros penggunaan energinya karena konsentrasi berbagai kegiatan di dalamnya. Disini diperlukan kebijakan energi yang menyentuh kota sebagai sebuah entitas pengguna energi terbesar di negeri ini dan sangat menentukan.

Kesimpulan: Apa yang Bisa Dilakukan oleh Perencanaan Kota?

Kota memberikan tekanan yang besar terhadap pemanfaatan energi di Indonesia. Kota merupakan konsumen energi yang tinggi di negeri ini, dan dengan demikian sangat mempengaruhi dan dipengaruhi krisis energi nasional yang tengah berlangsung. Dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan tingkat urbanisasi yang sudah mencapai 40%, pemanfaatan energi di perkotaan menjadi sangat penting untuk ditangani. Tantangan lainnya adalah efisiensi dalam pemanfaatannya, sehingga produktivitas kota-kota tersebut tetap tinggi.

Sayang sekali, bahwa kebijakan nasional tidak menyentuh kota secara eksplisit dalam penanganan krisis energi. Padahal, krisis energi telah menjadi perhatian nasional di tengah naiknya harga minyak mentah dunia. Tidak seperti negara-negara maju, kota telah menjadi bagian terintegrasi dari program-program menyangkut keenergian, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pun, hanya menempatkan pengelolaan energi sebagai wewenang pilihan. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi mewajibkan daerah-daerah untuk memiliki rencana umum energi daerah yang ditetapkan dengan Perda. Dengan demikian, kota-kota pun perlu menyusun rencana umum tersebut.

Namun, kaitan antara kajian mengenai kota dan pengelolaan energi di Indonesia masih sangat kurang diperhatikan. Permasalahan yang harus dihadapi oleh kota-kota ketika menyusun rencana umum energi daerah adalah basis data yang belum lengkap dan akurat. Hal ini dapat menjadi “rangkaian yang hilang” dalam pengembangan kebijakan pengelolaan energi di daerah. Pengambil kebijakan memerlukan data yang akurat, misalnya, mengenai neraca energi di kota-kota tersebut. Data ini pun menjadi bahan informatif perihal konsumsi energi, seperti pemetaan sosial energi maupun spasialnya. Tentu saja tidak hanya menyangkut energi listrik yang menjadi bagian dari Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD), melainkan keseluruhan energi yang digunakan warga kota.

Menyangkut efisiensi pemanfaatan energi, perlu melihat kaitan konsumsi energi dengan produktivitas ekonomi perkotaan, serta dampak-dampak dari konsumsi yang berlebihan. Dalam pengertian ini, konsumsi energi memang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Perhitungan terhadap ecological footprint, salah satu ukuran yang dapat diterapkan untuk menghitung dampak, dapat menjadi salah satu bagian riset energi ini. Di samping itu, studi mengenai konsumsi energi oleh berbagai sektor dapat memperlihatkan sektor-sektor mana yang masih dapat ditekan konsumsi energinya.

Kebijakan dan pedoman yang dapat dikembangkan tidak hanya menyangkut energi per se, melainkan telah memperlihatkan kaitannya dengan sektor-sektor pengguna energi, seperti perumahan, industri, komersial, dan transportasi. Tata ruang kota, meskipun bukan pengguna energi secara langsung, turut mempengaruhi pemanfaatan energi di perkotaan. Tingkat kekompakkan (compactness) suatu kota jelas memberikan sumbangan terhadap tingkat konsumsi energi energi karena meminimalkan pergerakan komuting dan penyediaan infrastruktur. Melihat perluasan fisik kota-kota besar yang tidak terkendali memperlihatkan tingkat konsumsi energi yang semakin sulit untuk ditekan.

Sudah saatnya, kita memiliki perencanaan kota yang terintegrasi dengan perencanaan energi. Terlebih dengan semakin mengkhawatirkannya dampak-dampak dari krisis energi di perkotaan kita.

2008 © Gede Budi Suprayoga


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.